Proyek Monorel Mandek, Ahok Semprot Jakarta Monorail

 

Pada Rabu 16 Oktober 2013 konstruksi awal (groundbreaking) proyek monorel di Jakarta diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Taman 66, Kuningan. Proyek monorel ini sempat mangkrak selama 5 tahun.

"Setelah proyek ini berhenti selama 5 tahun, dengan mengucapkan Bismilah pada tanggal 16 Oktober 2013, saya nyatakan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail saya nyatakan dilanjutkan kembali," ujar Jokowi saat peresmian.

Hadir dalam peresmian antaralain Komisaris Utama PT Jakarta Monorail (JM) Edward Soeryadjaya dan jajaran PT JM lainnya. Dalam sambutannya Edward mengaku bangga bisa kembali melanjutkan proyek ini, yang merupakan bagian dari sejarah ibu kota.

"Sangat bangga menjadi bagian dari momentum bersejarah ini. Untuk menjangkau pengguna, kita sediakan dua jalur green line dan blue line. Green line 16 stasiun akan rampung dalam waktu 3 tahun," ujar Edward.

Pada Rabu 16 Oktober 2013 konstruksi awal (groundbreaking) proyek monorel di Jakarta diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Taman 66, Kuningan. Proyek monorel ini sempat mangkrak selama 5 tahun.

"Setelah proyek ini berhenti selama 5 tahun, dengan mengucapkan Bismilah pada tanggal 16 Oktober 2013, saya nyatakan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail saya nyatakan dilanjutkan kembali," ujar Jokowi saat peresmian.

Hadir dalam peresmian antaralain Komisaris Utama PT Jakarta Monorail (JM) Edward Soeryadjaya dan jajaran PT JM lainnya. Dalam sambutannya Edward mengaku bangga bisa kembali melanjutkan proyek ini, yang merupakan bagian dari sejarah ibu kota.

"Sangat bangga menjadi bagian dari momentum bersejarah ini. Untuk menjangkau pengguna, kita sediakan dua jalur green line dan blue line. Green line 16 stasiun akan rampung dalam waktu 3 tahun," ujar Edward.

Delapan bulan berselang sejak groundbreaking. proyek transportasi monorel DKI Jakarta belum memperlihatkan perkembangan berarti.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso M menjelaskan, pembangunan monorel di ibu kota yang diresmikan 16 Okteober 2013 lalu menghadapi persoalan. Adapun, persoalan timbul karena PT Jakarta Monorail selaku pemegang konsesi dan investor meminta pengelolaan lahan komersial stasiun monorel dan sekitarnya secara gratis.

"Diberikan gratis secara aturan melanggar UU. Kami staf nggak mau. Kalau nggak minta gratis sebetulnya sudah jalan," kata Andi saat seminar dan workshop transportasi di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Bisa saja Pemprov DKI memberi izin pemanfaatan lahan untuk mendukung pendapatan non tiket kepada Jakarta Monorail, namun harus tertuang di dalam perjanjian sewa.

Delapan bulan berselang sejak groundbreaking. proyek transportasi monorel DKI Jakarta belum memperlihatkan perkembangan berarti.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso M menjelaskan, pembangunan monorel di ibu kota yang diresmikan 16 Okteober 2013 lalu menghadapi persoalan. Adapun, persoalan timbul karena PT Jakarta Monorail selaku pemegang konsesi dan investor meminta pengelolaan lahan komersial stasiun monorel dan sekitarnya secara gratis.

"Diberikan gratis secara aturan melanggar UU. Kami staf nggak mau. Kalau nggak minta gratis sebetulnya sudah jalan," kata Andi saat seminar dan workshop transportasi di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Bisa saja Pemprov DKI memberi izin pemanfaatan lahan untuk mendukung pendapatan non tiket kepada Jakarta Monorail, namun harus tertuang di dalam perjanjian sewa.

Wakil Gubernur Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, belum ada kejelasan soal perjanjian kerjasama (PKS) antara PT Jakarta Monorail dan Pemprov DKI.

Ahok menyampaikan, Pemprov DKI juga masih menunggu Jakarta Monorail untuk menyerahkan rencana bisnis, terkait penyewaan lahan properti di stasiun monorel tersebut.

"Intinya kita tinggal hitung dia mau sewa kita berapa, tanggal 15 Mei dia akan masukin (business plan). Kan dia butuh 200 ribu m2 untuk buat bangunan," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).

Ahok menuturkan, Jakarta Monorail berniat membangun mal setinggi 3-4 lantai di atas stasiun kereta. Namun, penghitungan biaya sewa dan konstruksi mal tersebut menurut Ahok tidak masuk akal. Sebelumnya, dia menerangkan masalah tarif sewa properti untuk aktivitas komersial diangkat karena pemprov menilai rencana bisnis monorel tidak layak dari segi jumlah penumpang.

"(Masalah properti) Ini baru diajukan setelah kita mencoret jumlah penumpangnya. Waktu itu supaya bisa layak bisnis dia bilang penumpangnya lebih 200 ribu orang (per hari), kita bilang itu enggak masuk akal, paling 100 ribu orang. Nah supaya tetap layak bisnis mereka bilang harus ada properti 200 ribu m2,” kata dia.

Dengan adanya hitung-hitungan properti ini, maka akan bisa mengantisipasi terjadinya kerugian yang akan dialami oleh Jakarta Monorail. Pasalnya, menurut ahok, porsi keuntungan dari properti bisa mencapai 80%. sementara dari segi tiket hanya bisa memberikan persentase keuntungan 20%.

"Kalau itu masuk, berarti monorel dibangun, berarti dia bisa tutup (kerugian)," kata Ahok.

Walau peluang pembangunan monorel semakin besar, tapi tidak menjamin kepastian transportasi massa berbasis rel itu bisa didirikan jika tawaran PKS dari Pemprov belum ditandatangani Jakarta Monorail.

Wakil Gubernur Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, belum ada kejelasan soal perjanjian kerjasama (PKS) antara PT Jakarta Monorail dan Pemprov DKI.

Ahok menyampaikan, Pemprov DKI juga masih menunggu Jakarta Monorail untuk menyerahkan rencana bisnis, terkait penyewaan lahan properti di stasiun monorel tersebut.

"Intinya kita tinggal hitung dia mau sewa kita berapa, tanggal 15 Mei dia akan masukin (business plan). Kan dia butuh 200 ribu m2 untuk buat bangunan," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).

Ahok menuturkan, Jakarta Monorail berniat membangun mal setinggi 3-4 lantai di atas stasiun kereta. Namun, penghitungan biaya sewa dan konstruksi mal tersebut menurut Ahok tidak masuk akal. Sebelumnya, dia menerangkan masalah tarif sewa properti untuk aktivitas komersial diangkat karena pemprov menilai rencana bisnis monorel tidak layak dari segi jumlah penumpang.

"(Masalah properti) Ini baru diajukan setelah kita mencoret jumlah penumpangnya. Waktu itu supaya bisa layak bisnis dia bilang penumpangnya lebih 200 ribu orang (per hari), kita bilang itu enggak masuk akal, paling 100 ribu orang. Nah supaya tetap layak bisnis mereka bilang harus ada properti 200 ribu m2,” kata dia.

Dengan adanya hitung-hitungan properti ini, maka akan bisa mengantisipasi terjadinya kerugian yang akan dialami oleh Jakarta Monorail. Pasalnya, menurut ahok, porsi keuntungan dari properti bisa mencapai 80%. sementara dari segi tiket hanya bisa memberikan persentase keuntungan 20%.

"Kalau itu masuk, berarti monorel dibangun, berarti dia bisa tutup (kerugian)," kata Ahok.

Walau peluang pembangunan monorel semakin besar, tapi tidak menjamin kepastian transportasi massa berbasis rel itu bisa didirikan jika tawaran PKS dari Pemprov belum ditandatangani Jakarta Monorail.

Ahok tak mau gegabah soal revisi perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) terkait kelanjutan proyek monorel. Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi tak mau bermasalah soal hukum di kemudian hari gara-gara perjanjian tersebut, salah satunya adalah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tidak ingin ada sesuatu kesalahan, yang akhirnya-akhirnya malah membuat Pemprov DKI nanti jadi ada masalah hukum," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2014)

Ahok menegaskan tidak ingin keputusan yang telah ditandatangani saat ini, menjadi masalah hukum pada suatu hari setelah tak lagi menjabat sebagai wakil gubernur.

"Ya kan kami saling menjaga kan. Beliau (Jokowi) lindungi saya, saya lindungi beliau. Jangan sampai kita sudah tua kita malah dipanggil. Masak pas ulang tahun dipanggil KPK, ya kan nggak enak," tegas Ahok.

Ahok mengatakan ada beberapa permintaan dari PT JM yang sulit dipenuhi oleh Pemda DKI Jakarta misalnya soal pemanfaatan ruang komersial di setiap stasiun, hingga perubahan waktu konsesi dari 30 tahun menjadi 50 tahun.

"Saya nggak ngerti PT JM itu maunya apa. Kalau JM bicara mau bangun 3 lantai di atas semua jalur itu, berarti tiang lama juga nggak bisa pakai," katanya.

Ahok tak mau gegabah soal revisi perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) terkait kelanjutan proyek monorel. Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi tak mau bermasalah soal hukum di kemudian hari gara-gara perjanjian tersebut, salah satunya adalah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tidak ingin ada sesuatu kesalahan, yang akhirnya-akhirnya malah membuat Pemprov DKI nanti jadi ada masalah hukum," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2014)

Ahok menegaskan tidak ingin keputusan yang telah ditandatangani saat ini, menjadi masalah hukum pada suatu hari setelah tak lagi menjabat sebagai wakil gubernur.

"Ya kan kami saling menjaga kan. Beliau (Jokowi) lindungi saya, saya lindungi beliau. Jangan sampai kita sudah tua kita malah dipanggil. Masak pas ulang tahun dipanggil KPK, ya kan nggak enak," tegas Ahok.

Ahok mengatakan ada beberapa permintaan dari PT JM yang sulit dipenuhi oleh Pemda DKI Jakarta misalnya soal pemanfaatan ruang komersial di setiap stasiun, hingga perubahan waktu konsesi dari 30 tahun menjadi 50 tahun.

"Saya nggak ngerti PT JM itu maunya apa. Kalau JM bicara mau bangun 3 lantai di atas semua jalur itu, berarti tiang lama juga nggak bisa pakai," katanya.

Proyek monorel Jakarta sampai saat ini belum berjalan lancar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai, proyek yang sebenarnya pernah mangkrak 10 tahun ini tidak layak.

"Logika saja, kalau 10 tahun terbengkalai, kira-kira ini feasible (layak) nggak? Mereka bilang mau pinjam bank, sampai Jusuf Kalla nekat minta Ibu Sri Mulyani memberikan jaminan kalau merugi nanti bayar setengah-setengah antara pemerintah pusat dan DKI. Tapi sudah ada jaminan begitu pun, bank enggak juga kasih kredit. Jadi kalau dibilang ini proyek layak, saya bingung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Menurut Ahok, dia sudah tahu semua detail terkait proyek monorel, bahkan hingga sejarah awal proyek itu. Diskusi seputar proyek monorel ini oleh pengembangnya yaitu PT Jakarta Monorail terus berubah-ubah, sehingga belum ada kepastian kontrak kerjasama kedua belah pihak. Memang seperti diketahui, proyek monorel Jakarta ini mangkrak pada 2004 dan tersisa tiang-tiang saja.

Demi menjamin bisnis tetap berjalan, belakangan Jakarta Monorail meminta properti komersial berupa bangunan 3-4 lantai yang ditaruh di atas 10 stasiun.

"Dia mau kelola (properti) di atas stasiun, seluas 20 hektar dengan 10 stasiun. Dulu juga sudah ada (desain itu). Terus kenapa bank nggak mau kasih? Kalau bank nggak mau kasih, logikanya kan nggak layak. Terus mau apa ini orang gitu lho," imbuhnya.

Ahok pun mempertanyakan alasan Jakarta Monorail yang masih berkeras membangun monorel. "Kalau kamu punya belasan triliun, apa mau proyeknya rugi? Apa ada pengusaha yang sebegitu baik kasih biaya belasan triliun hanya dengan alasan untuk nolong DKI? Makanya saya heran ada apa," ujarnya.

Proyek monorel Jakarta sampai saat ini belum berjalan lancar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai, proyek yang sebenarnya pernah mangkrak 10 tahun ini tidak layak.

"Logika saja, kalau 10 tahun terbengkalai, kira-kira ini feasible (layak) nggak? Mereka bilang mau pinjam bank, sampai Jusuf Kalla nekat minta Ibu Sri Mulyani memberikan jaminan kalau merugi nanti bayar setengah-setengah antara pemerintah pusat dan DKI. Tapi sudah ada jaminan begitu pun, bank enggak juga kasih kredit. Jadi kalau dibilang ini proyek layak, saya bingung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Menurut Ahok, dia sudah tahu semua detail terkait proyek monorel, bahkan hingga sejarah awal proyek itu. Diskusi seputar proyek monorel ini oleh pengembangnya yaitu PT Jakarta Monorail terus berubah-ubah, sehingga belum ada kepastian kontrak kerjasama kedua belah pihak. Memang seperti diketahui, proyek monorel Jakarta ini mangkrak pada 2004 dan tersisa tiang-tiang saja.

Demi menjamin bisnis tetap berjalan, belakangan Jakarta Monorail meminta properti komersial berupa bangunan 3-4 lantai yang ditaruh di atas 10 stasiun.

"Dia mau kelola (properti) di atas stasiun, seluas 20 hektar dengan 10 stasiun. Dulu juga sudah ada (desain itu). Terus kenapa bank nggak mau kasih? Kalau bank nggak mau kasih, logikanya kan nggak layak. Terus mau apa ini orang gitu lho," imbuhnya.

Ahok pun mempertanyakan alasan Jakarta Monorail yang masih berkeras membangun monorel. "Kalau kamu punya belasan triliun, apa mau proyeknya rugi? Apa ada pengusaha yang sebegitu baik kasih biaya belasan triliun hanya dengan alasan untuk nolong DKI? Makanya saya heran ada apa," ujarnya.

Ahok mengatakan, sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo, Jakarta Monorail sudah sekarat dan Pemprov DKI membantu perusahaan ini untuk bangkit dengan memberikan proyek monorel di ibu kota. Namun, sampai sekarang perusahaan ini belum terlihat memiliki uang. Bahkan, ujar Ahok, Jakarta Monorail meminta agar Pemprov DKI menyetujui hak pengelolaan properti di stasiun monorel. Alasannya, pendapatan dari tiket monorel tidak menarik secara bisnis.

"Kami ini punya itikad baik. Kami berpikir, masak sih orang sudah sekarat begitu lama nggak bisa dibantu? Kita kan juga butuh. Tapi ini orang main ngaco, main politik dia. Pakai pengamat begini kan main politik. Membangun opini. Nggak usah main politik, cari duit dulu deh bank garansi 5% saja nggak bisa," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Main politik yang dimaksud Ahok adalah, Jakarta Monorail dianggap Ahok telah menggiring emosi melalui media televisi. Isinya, kondisi Jakarta sudah macet dan membutuhkan monorel, namun ditolak oleh Pemprov DKI. Ahok merasa, Jakarta Monorail telah menekannya secara politis lewat iklan-iklannya di televisi.

Padahal, ujar Ahok, proyek monorel yang diusung sejak zaman Gubernur Sutiyoso ini, bertujuan untuk membuat sebuah proyek transportasi makro di Jakarta yang sudah sangat membutuhkan transportasi massal.

Saat itu, Jakarta Monorail sampai diberikan penjaminan oleh pemerintah pusat, namun tetap tidak ada bank yang mau membiayainya. Bahkan di zaman Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Jakarta Monorail dianggap gagal dan dihentikan proyeknya, sampai-sampai tiang-tiang monorel yang dibangun oleh Adhi Karya juga belum dibayar.

Namun, Pemprov DKI sekarang memberikan kesempatan kepada Jakarta Monoral untuk bekerja kembali. Namun, ternyata Jakarta Monoral meminta hak mengelola properti seluas 200 ribu meter persegi. Ini yang membuat Pemprov DKI belum melanjutkan kerjasamanya dengan Jakarta Monorail.

Ahok kecewa dengan Jakarta Monorail yang mengubah-ubah bentuk kerjasama bisnisnya dengan Pemprov DKI. Jakarta Monoral, ujar Ahok, meminta lahan 200 ribu meter persegi ini termasuk jalur hijau di wilayah Tomang dan Tanah Abang. Permintaan ini tidak bisa dipenuhi Ahok, karena itu perjanjian kerjasama Pemprov DKI dengan Jakarta Monorail tidak bisa dilanjutkan.

"Dia (Jakarta Monorail) sudah investasi segala macam, ya sekarang ngapain gua kena masuk penjara, sekarang belum salah aja lu udah jelek jelekin gua terus, udah bayar TV. Jakarta Monorail hebat itu udah iklan di TV, ini orang sudah main politik, dia sudah main politik sudah menekan saya," papar Ahok.

Ahok mengatakan, sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo, Jakarta Monorail sudah sekarat dan Pemprov DKI membantu perusahaan ini untuk bangkit dengan memberikan proyek monorel di ibu kota. Namun, sampai sekarang perusahaan ini belum terlihat memiliki uang. Bahkan, ujar Ahok, Jakarta Monorail meminta agar Pemprov DKI menyetujui hak pengelolaan properti di stasiun monorel. Alasannya, pendapatan dari tiket monorel tidak menarik secara bisnis.

"Kami ini punya itikad baik. Kami berpikir, masak sih orang sudah sekarat begitu lama nggak bisa dibantu? Kita kan juga butuh. Tapi ini orang main ngaco, main politik dia. Pakai pengamat begini kan main politik. Membangun opini. Nggak usah main politik, cari duit dulu deh bank garansi 5% saja nggak bisa," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Main politik yang dimaksud Ahok adalah, Jakarta Monorail dianggap Ahok telah menggiring emosi melalui media televisi. Isinya, kondisi Jakarta sudah macet dan membutuhkan monorel, namun ditolak oleh Pemprov DKI. Ahok merasa, Jakarta Monorail telah menekannya secara politis lewat iklan-iklannya di televisi.

Padahal, ujar Ahok, proyek monorel yang diusung sejak zaman Gubernur Sutiyoso ini, bertujuan untuk membuat sebuah proyek transportasi makro di Jakarta yang sudah sangat membutuhkan transportasi massal.

Saat itu, Jakarta Monorail sampai diberikan penjaminan oleh pemerintah pusat, namun tetap tidak ada bank yang mau membiayainya. Bahkan di zaman Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Jakarta Monorail dianggap gagal dan dihentikan proyeknya, sampai-sampai tiang-tiang monorel yang dibangun oleh Adhi Karya juga belum dibayar.

Namun, Pemprov DKI sekarang memberikan kesempatan kepada Jakarta Monoral untuk bekerja kembali. Namun, ternyata Jakarta Monoral meminta hak mengelola properti seluas 200 ribu meter persegi. Ini yang membuat Pemprov DKI belum melanjutkan kerjasamanya dengan Jakarta Monorail.

Ahok kecewa dengan Jakarta Monorail yang mengubah-ubah bentuk kerjasama bisnisnya dengan Pemprov DKI. Jakarta Monoral, ujar Ahok, meminta lahan 200 ribu meter persegi ini termasuk jalur hijau di wilayah Tomang dan Tanah Abang. Permintaan ini tidak bisa dipenuhi Ahok, karena itu perjanjian kerjasama Pemprov DKI dengan Jakarta Monorail tidak bisa dilanjutkan.

"Dia (Jakarta Monorail) sudah investasi segala macam, ya sekarang ngapain gua kena masuk penjara, sekarang belum salah aja lu udah jelek jelekin gua terus, udah bayar TV. Jakarta Monorail hebat itu udah iklan di TV, ini orang sudah main politik, dia sudah main politik sudah menekan saya," papar Ahok.

Ahok menantang Jakarta Monorail untuk melakukan debat terbuka, sehingga semua permasalahan bisa terbuka.

"Kita tantang dia deh dengan public hearing, eh lihat Twitter saya kalau berani tantang terbuka saya balas. Lewat Twitter saja kapan mereka mau! Suruh lihat Youtube saja jadi nggak usah berdebat lagi lah di media opini ini itulah. Sekarang dia pasang iklan nggak ada izin saja dia pasang iklan, terus main sama oknum pajak saja juga dia main, sampai sudah jadi gedung," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Ahok mengatakan, sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo, Jakarta Monorail sudah sekarat dan Pemprov DKI membantu perusahaan ini untuk bangkit dengan memberikan proyek monorel di ibu kota. Namun, sampai sekarang perusahaan ini belum terlihat memiliki uang. Bahkan, ujar Ahok, Jakarta Monorail meminta agar Pemprov DKI menyetujui hak pengelolaan properti di stasiun monorel. Alasannya, pendapatan dari tiket monorel tidak menarik secara bisnis.

"Kami ini punya itikad baik. Kami berpikir, masak sih orang sudah sekarat begitu lama nggak bisa dibantu? Kita kan juga butuh. Tapi ini orang main ngaco, main politik dia. Pakai pengamat begini kan main politik. Membangun opini. Nggak usah main politik, cari duit dulu deh bank garansi 5% saja nggak bisa," tutur Ahok.

Main politik yang dimaksud Ahok adalah, Jakarta Monorail dianggap Ahok telah menggiring emosi melalui media televisi. Isinya, Jakarta sudah macet dan membutuhkan monorel, namun ditolak oleh Pemprov DKI. Ahok merasa, Jakarta Monorail menekannya secara politis lewat iklan-iklannya di televisi.

Padahal, ujar Ahok, proyek monorel yang diusung sejak zaman Gubernur Sutiyoso ini, bertujuan untuk membuat sebuah proyek transportasi makro di Jakarta yang sudah kepepet akan kebutuhan transportasi massal.

Ahok menantang Jakarta Monorail untuk melakukan debat terbuka, sehingga semua permasalahan bisa terbuka.

"Kita tantang dia deh dengan public hearing, eh lihat Twitter saya kalau berani tantang terbuka saya balas. Lewat Twitter saja kapan mereka mau! Suruh lihat Youtube saja jadi nggak usah berdebat lagi lah di media opini ini itulah. Sekarang dia pasang iklan nggak ada izin saja dia pasang iklan, terus main sama oknum pajak saja juga dia main, sampai sudah jadi gedung," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Ahok mengatakan, sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo, Jakarta Monorail sudah sekarat dan Pemprov DKI membantu perusahaan ini untuk bangkit dengan memberikan proyek monorel di ibu kota. Namun, sampai sekarang perusahaan ini belum terlihat memiliki uang. Bahkan, ujar Ahok, Jakarta Monorail meminta agar Pemprov DKI menyetujui hak pengelolaan properti di stasiun monorel. Alasannya, pendapatan dari tiket monorel tidak menarik secara bisnis.

"Kami ini punya itikad baik. Kami berpikir, masak sih orang sudah sekarat begitu lama nggak bisa dibantu? Kita kan juga butuh. Tapi ini orang main ngaco, main politik dia. Pakai pengamat begini kan main politik. Membangun opini. Nggak usah main politik, cari duit dulu deh bank garansi 5% saja nggak bisa," tutur Ahok.

Main politik yang dimaksud Ahok adalah, Jakarta Monorail dianggap Ahok telah menggiring emosi melalui media televisi. Isinya, Jakarta sudah macet dan membutuhkan monorel, namun ditolak oleh Pemprov DKI. Ahok merasa, Jakarta Monorail menekannya secara politis lewat iklan-iklannya di televisi.

Padahal, ujar Ahok, proyek monorel yang diusung sejak zaman Gubernur Sutiyoso ini, bertujuan untuk membuat sebuah proyek transportasi makro di Jakarta yang sudah kepepet akan kebutuhan transportasi massal.