-
Belum lama setelah polemik cantrang dan penenggelaman kapal menghampiri sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kali ini tudingan miring kembali menghampiri wanita asal Pangandaran tersebut. Adalah politikus asal partai Gerindra, Fadli Zon yang menuding kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya dilihat dari penenggelaman kapal dan peningkatan stok ikan.
Fadli yang saat itu tengah memaparkan ekonomi kerakyatan versi Partai Gerindra lewat akun Twitternya @fadlizon mencontohkan kinerja KKP sebagai tolak ukur yang salah jika melihat taraf hidup nelayan saat ini. Cuitannya tersebut ditulisnya sebagai tanda ulang tahun ke-10 Partai Gerindra, di mana Fadli mengkritik bagaimana pemerintah saat ini seolah mengabaikan nasib rakyat miskin di tengah pembangunan infrastruktur yang sedang masif.
Cuitan ini ternyata ditanggapi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lewat media yang sama. Lewat akun Twitternya @susipudjiastuti, Susi justru balik bertanya kepada Fadli mengenai kinerja apa yang sudah dilakukannya selama ini.
Hal tersebut sontak memancing reaksi para warga net atau yang dikenal dengan sebutan netizen. Ribuan Retweet, likes dan balasan menghampiri postingan tersebut, seolah netizen mengalami hal yang sama dengan Susi.
Namun tak kali ini saja Susi dituding soal kinerjanya yang hanya melulu soal penenggelaman kapal. Sebelumnya tudingan yang sama juga dialamatkan kepadanya karena gagal menyelesaikan permasalahan alat tangkap cantrang dan juga volume ekspor perikanan.
Polemik cantrang tak kunjung usai sejak aturan pelarangan penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan ini digulirkan sejak tahun 2015. Susi beberapa kali menyinggung, ada politisasi di balik polemik larangan cantrang.
"Politisi silakan bersaing, bermain, mencari simpati daripada publik. Silakan, tapi jangan bermain dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa ini. Itu pesan saya," kata Susi, (18/1) lalu, sehari setelah dirinya kembali memperpanjang penggunaan alat tangkap tersebut.
Perpanjangan penggunaan cantrang itu sendiri akhirnya disepakati Susi setelah para nelayan menuntut pemerintah membatalkan larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan di laut Indonesia.
Perwakilan nelayan diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang beberapa hari sebelumnya sudah bertemu secara langsung juga di Tegal. Para perwakilan nelayan berkompromi mengenai perpanjangan izin penggunaan cantrang sebelum peralihan alat tangkap.
Susi sendiri juga pernah berkata, cantrang bukan komoditas yang bisa digunakan sebagai ajang menjatuhkan tokoh politik lain demi kepentingan politik mereka. Untuk itu dia berulang kali kembali menegaskan, jangan bawa politik ke dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Susi akhirnya menyetujui perpanjangan penggunaan alat tangkap cantrang dengan beberapa syarat, di antaranya pembatasan wilayah penangkapan, komitmen peralihan penggunaan alat tangkap dan tak menambah jumlah kapal cantrangnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta menghentikan penenggelaman kapal dan lebih fokus pada ekspor perikanan yang disebut turun. KKP sendiri menegaskan nilai ekspor produk perikanan mengalami pertumbuhan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), pada periode Januari hingga November 2016-2017, nilai ekspor produk perikanan tercatat naik 8,12% dari US$ 3,78 miliar pada 2016 menjadi US$ 4,09 miliar pada 2017.
Sementara itu, untuk nilai neraca perdagangan perikanan, dalam kurun waktu 5 tahun periode 2012-2016, Indonesia mencatatkan kenaikan sebesar 2,31% per tahun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti China (+0.60%), Vietnam (-21.39%), Filipina (-6.75%), dan Thailand (-15.14%) dalam periode yang sama.
Sedangkan pada periode Januari-November 2016-2017, berbagai komoditas kelautan dan perikanan juga mengalami peningkatan nilai ekspor, seperti udang (naik 0,53%), tuna tongkol cakalang (TTC) (naik 18,57%), rajungan dan kepiting (naik 29,46%), cumi sotong gurita (naik16,54%), dan rumput laut (naik 23,35%).
Selain itu, di periode yang sama, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan ke negara tujuan utama juga menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor ke Amerika Serikat misalnya naik 12,82%, Jepang naik 8,31%, ASEAN naik 3,42%, China naik 11,28%, dan Uni Eropa naik 9,38%.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sendiri mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia. Namun di dalam mewujudkannya, penegakan hukum dalam melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing harus tetap digalakkan.
Dia ingin, meningkatnya produksi perikanan juga dapat meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri sebagai indikator kinerja dan bagian penting dari ketahanan pangan sebagai sumber protein.
"Konsumsi dalam negeri juga meningkat tanpa ada peningkatan signifikan volume impor. Tren volume impor ikan Indonesia dari Januari-November 2012-2017 meningkat sebesar 1,61%. Sementara itu, konsumsi ikan per tahun dari tahun 2012 meningkat dari 33,89 kg per kapita per tahun menjadi 43,94 kg per kapita per tahun 2016 atau naik 29,65 %. Bila dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 259,37 juta orang, dengan asumsi harga rata-rata ikan US$ 1 per kg, nilai yang diciptakan dari pasar ikan dalam negeri adalah US$ 9,37 miliar," ungkap Susi.
Awal tahun ini Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, menggelar rapat dengan menteri-menteri di bawah koordinasinya. Salah satu yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Usai rapat, Luhut mengatakan sudah meminta Susi tak lagi menenggelamkan kapal tahun ini.
"Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan), sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukup lah itu (penenggelaman), sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," kata Luhut dengan tegas usai mengadakan rapat koordinasi bersama menteri di bawah sektornya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Luhut mengatakan, nantinya kapal-kapal yang melanggar akan disita untuk dijadikan aset negara.
"Disitalah, (untuk aset) iya. Nanti kita ingin jangan lagi stranded (terdampar) kapal tadi. Tadi Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan tidak ingin ada lagi kapal-kapal berhenti begitu saja. Sudah cukup tiga tahun ini," kata Luhut.
Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus fokus meningkatkan produksi dalam negeri ketimbang menenggelamkan kapal. Cuma, Luhut mengatakan, bukan tidak mungkin penenggelaman kapal masih bisa dilakukan bila ada hal-hal khusus yang dilanggar.
Setelah sempat menuai polemik di tubuh pemerintah, masalah ini akhirnya selesai dengan Susi tetap menjalankan kebijakan penenggelaman kapal.
Politikus Gerindra, Fadli Zon menyinggung soal kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam cuitan akun Twitternya Rabu (7/2) kemarin. Dalam twit berantai yang ditulisnya itu, Fadli awalnya bercerita bagaimana peran Partai Gerindra sebagai partai politik sepanjang usia 10 tahun berdiri.
Fadli kemudian mengkritik bagaimana pemerintah saat ini seolah mengabaikan nasib rakyat miskin di tengah pembangunan infrastruktur yang sedang masif. Salah satu contohnya adalah ukuran kinerja KKP yang disebutnya hanya dilihat dari jumlah kapal yang ditenggelamkan dan stok ikan yang meningkat, padahal nasib nelayan saat ini masih hidup dalam kelompok masyarakat miskin.
"Di tempat lain, kita membangga-banggakan jumlah kapal nelayan asing yang berhasil ditenggelamkan, serta klaim populasi ikan yang meningkat. Seolah itu adalah ukuran keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan," cuitnya dalam akun Twitter @fadlizon, seperti dikutip Rabu (7/2/2018).
Fadli bahkan menyebut nasib nelayan saat ini kerap dikriminalisasi lantaran persoalan penggunaan alat tangkap yang tak kunjung selesai.
"Padahal, di saat yang bersamaan, nelayan kita masih menjadi kelompok termiskin, bahkan sempat menjadi kelompok yang rentan terkena kriminalisasi gara-gara persoalan alat tangkap," ungkapnya.
Cuitan Fadli lantas dibalas langsung oleh Susi lewat akun Twitternya @susipudjiastuti. Susi justru menanyakan kembali apa keberhasilan yang telah ditorehkan oleh Fadli Zon.
"Ukuran keberhasilan yg telah anda lakukan apa Pak Fadli yth??? Mohon pencerahan," balas Susi.
Fadli Zon kemudian mengatakan, dia sebenarnya mengapresiasi langkah Menteri Susi menjaga laut Indonesia dari kapal asing. Namun dia menyoroti nasib para nelayan. Fadli mengakui sikapnya dan keputusan Susi ini tentu memiliki pro dan kontra sendiri.
"Sebenarnya saya apresiasi langkah Bu Susi untuk jaga laut kita dari kapal asing. Itu juga penting, tapi yang lebih penting juga bagaimana masyarakat Indonesia mencari mata pencarian dari laut, yaitu nelayan," kata Fadli kepada detikcom.
Waketum Gerindra ini menegaskan dia punya sikap sendiri, begitu juga Menteri Susi.
"Itu sikap, kita bisa pro dan kontra," ucapnya.
Lalu, apa jawaban Fadli soal pertanyaan Susi tentang keberhasilan yang sudah dia lakukan? Fadli mengaku akan menjawabnya lewat buku.
"Besok saya luncurkan 3 buku. Judulnya 'Berpihak pada Rakyat'," ujar Fadli.
Tiga buku itu menjabarkan kinerja Fadli Zon selama menjadi pimpinan DPR dalam 3 tahun. Dia pun mengundang Menteri Susi.
"Kalau Bu Susi mau datang, saya dengan senang hati," ucapnya.
.webp)
