Hati-hati! Sekarang Petugas Bisa Hitung Ulang Pajak Masyarakat

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara terkait dengan terbitnya PMK Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP).

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, keresahan bisa terjadi lantaran petugas pajak atau fiskus memiliki kewenangan untuk menelusuri omzet yang dilaporkan wajib pajak melalui cara pembukuan atau pencatatan.

"Jadi Pajak harus sosialisasi dengan baik, jangan sampai saat pelaksaan menimbulkan keresahan," kata Hariyadi saat dihubungi detikFinance, Jakarta.

Hariyadi mengkhawatirkan PMK 15 Tahun 2018 ini menjadi senjata dan disalahgunakan oleh petugas pajak saat memeriksa wajib pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya.

Dia mengungkapkan sebelum implementasi aturan tersebut Ditjen Pajak memberikan pembinaan khusus kepada wajib pajak dalam implementasinya.

"Yang ditakutin WP adalah karena orang kita nggak rapih administrasi, jadi dengan PMK ini jangan jadi petugas menjadi semena-mena, harus ada pembinaan karena saya yakin namanya WP kalau diberikan pengertian maka akan tertib," jelas dia.

Hariyadi menambahkan melalui kebijakan ini Ditjen Pajak bisa melihat profil pawa wajib pajak yang sudah membayar pajak.

"Artinya di dalam PMK itu kan melihat haya hidup juga, belanja dengan profil pajaknya klop nggak, jangan sampai spendingnya dengan yang dilaporkan itu kecil, Si fiskus itu melihat profil, supaya apa yang didapat WP itu dibayarkan pajak sesuai aturan. Nggak ada yang aneh. Semua aturan itu kan menguji kepatuhan," kata dia.

(ang/ang)