Jelang 2019, Kebijakan Jokowi Kini Makin Populis

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira mengatakan, sejumlah kebijakan populis yang diambil Jokowi tadi menunjukkan terjadinya kontraksi dalam ekonomi masyarakat. Selain keputusannya yang cenderung politis lantaran adanya sentimen menuju pemilihan presiden 2019, semua kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Jokowi juga seolah mengonfirmasi terjadinya pelemahan daya beli di masyarakat.

"Betul. Itu sudah jadi salah satu tandanya (ekonomi lesu). Karena tahun 2017 itu ada terlambat penanganan ya. Jadi mulai dari pencabutan listrik 900 Va itu dampaknya ternyata ke mana-mana, sampai ke ritel dan daya beli masyarakat. Itu tapi tidak diakui di 2017 daya beli masyarakat menurun. Sekarang jelang tahun pemilu, pastinya itu akan berpengaruh ke elektabilitas," katanya.

Bima menjelaskan, kebijakan populis yang diambil Jokowi saat ini rentan menimbulkan kontraksi di bidang lain karena terkesan lebih condong ke arah politik. Padahal, lesunya ekonomi Indonesia sudah terasa dalam kurang dari dua tahun terakhir sejak gugurnya sejumlah ritel besar hingga tak terasanya efek dari pembangunan infrastruktur yang masif ke masyarakat.

"Contohnya beberapa rangkaian yang cukup mendadak tanpa ada kajian yang jelas. Seperti keputusan untuk menaikkan belanja sosial PKH, dari 6 juta penerima jadi 10 juta penerima di 2018. Tapi ternyata penyaluran bantuannya juga sedikit terlambat misalnya. Ini semua seakan-akan konsumsi masyarakat yang didorong, tapi tanpa ada perencanaan yang jelas. Apalagi sekarang sampai swasta menaikkan harga BBM nya harus minta izin dulu. Itu nggak tepat," katanya.