Jelang 2019, Kebijakan Jokowi Kini Makin Populis

Salah satu kebijakan populis yang akan diambil oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah dengan tak menaikkan harga BBM solar dan premium serta tarif listrik hingga akhir 2019 mendatang. Kebijakan ini sama seperti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jelang Pemilu 2009, Presiden SBY menurunkan harga BBM subsidi sebanyak dua kali. Dalam catatan detikFinance, anggaran subsidi BBM yang naik saat itu bahkan membuat Indonesia terjerat dalam subsidi BBM yang akhirnya membebani APBN. Namun pada 22 Juni 2013, atau di periode keduanya sebagai Presiden, SBY kembali menaikkan harga BBM subsidi.

"Artinya strategi utak-atik subsidi BBM jelang tahun politik di era pak Jokowi juga hampir sama dengan Pak SBY. Demi jaga harga BBM subsidi dan listrik stabil maka belanja subsidi energinya akan naik signifikan atau terpaksa dibebankan ke Pertamina," kata pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira.

Saat ini hal yang sama juga dilakukan Presiden Jokowi. Jokowi yang selama ini konsisten memangkas anggaran untuk subsidi BBM dan listrik dalam 3 tahun terakhir pun harus mengubah trennya di tahun 2018 saat akhirnya justru menambah anggaran subsidi energi.

"Pilihan ini menjadi kurang sehat dan tidak sustainable bagi APBN," kata Bima.

Pengamat politik Igor Dirgantara mengatakan cara ini adalah bagian dari strategi politik Jokowi dalam meraih simpatik dari masyarakat. Istilah 'the old wine in the new bottle' pun disematkan ke kebijakan yang diambil Jokowi saat ini.

"Kalau dulu di era Pak SBY dia menurunkan BBM. Itu strategi sebenarnya untuk mengurung semua kesempatan lawan-lawan politiknya untuk maju. Jadi kalau sudah kepililh, naikkan dulu BBM. Nanti kalau sudah mendekati masa pemilihan kembali, turunkan BBM," kata dia.