Jelang 2019, Kebijakan Jokowi Kini Makin Populis

Sebagian besar kebijakan populis yang akan diambil oleh pemerintahan Presiden Jokowi bisa saja mengorbankan berubahnya sejumlah alokasi anggaran dalam APBN. Mulai dari rencana penambahan anggaran bantuan sosial, pemberian insentif fiskal untuk menurunkan tarif tol hingga penambahan subsidi energi guna menahan kenaikan harga BBM subsidi dan tarif listrik.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira mengatakan alokasi subsidi energi yang bertambah ini akan membuat APBN mengorbankan salah satu posnya. Pasalnya penambahan anggaran kemungkinan dilakukan jika harus menutupi subsidi BBM di saat harga minyak dunia justru melambung.

Hal ini pun berpotensi membuat penggunaan APBN tak lagi efektif dan bisa menggerus kepercayaan investor pada kredibilitas fiskal atau APBN.

"Demi jaga harga BBM subsidi dan listrik stabil maka belanja subsidi energinya akan naik signifikan atau terpaksa dibebankan ke Pertamina. Pilihan ini menjadi kurang sehat dan tidak sustainable bagi APBN," kata Bima.

"Target menang pemilu jangka pendek tapi mengorbankan APBN. Tiga tahun terakhir subsidi BBM nya dipangkas katanya untuk bangun infrastruktur. Akibatnya kan jelas daya beli masyarakat merosot, baru tahun ini subsidi BBM dan listrik mau ditambah lagi. Ada inkonsistensi kebijakan fiskal di situ. Pengaruhnya bisa macam-macam, salah satunya kredit rating bisa di-downgrade. Kepercayaan investor juga menurun," tambahnya.

Dengan kondisi seperti itu, jika ingin tetap mempertahankan harga BBM subsidi dan tarif listrik sekaligus jaga kredibilitas APBN, maka pemerintah perlu memangkas salah satu pos belanja, seperti infrastruktur.

Belanja infrastruktur yang sebesar Rp 410 triliun harus dirasionalisasi alias disunat dengan cara mengevaluasi semua proyek mana yang bisa didanai dengan APBN dan mana yang harus ditunda.

"Sisa dari pemangkasan belanja infrastruktur bisa menambah subsidi energi. Sehingga defisit nya bisa terjaga. Pemerintah harus memilih membangun infrastruktur tapi multiplier effect-nya lama dan tidak menyerap tenaga kerja secara optimal, atau menjaga daya beli masyarakat dengan pertahankan harga BBM dan listrik subsidi? Saya kira opsi kedua yang paling mendesak," pungkasnya.

(eds/ang)