Proyek Strategis Jokowi yang Bisa Rampung di 2019

Proyek Strategis Jokowi yang Bisa Rampung di 2019

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 20 Apr 2018 08:18 WIB
1.

Proyek Strategis Jokowi yang Bisa Rampung di 2019

Proyek Strategis Jokowi yang Bisa Rampung di 2019
Foto: Tim Infografis, Nadia Permatasari
Jakarta - Indonesia punya 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 3 program tambahan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) diproyeksikan mampu menyelesaikan sebanyak 68 proyek.

Hal tersebut berdasarkan dari evaluasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada awal tahun ini.

Total 222 PSN ditambah 3 program nilai investasinya kurang lebih Rp 4.100 triliun. Sedangkan yang selesai dan beroperasi pada 2019 nilainya sebesar Rp 260,46 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Estimasi itu merupakan akumulasi dari proyek-proyek yang dimulai pada 2016. Pada saat itu terdapat 20 PSN yang selesai, pada 2017 sebanyak 10 PSN, 2018 ditargetkan 13 PSN, dan 2019 ditargetkan sebanyak 25.

Penasaran bagaimana rinciannya? simak beritanya di sini:

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan hingga akhir 2019 atau tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan sebanyak 68 PSN dengan nilai Rp 260,46 triliun yang rampung.

"Status 2017 kuartal IV, kalau digabung ada 30 proyek yang sudah selesai, nilainya besar Rp 94,8 triliun. Dengan estimasi kami, kita harapkan pada 2018 ada tambahan 13 proyek selesai Rp 46,7 triliun, sehingga total project-nya menjadi 43 proyek. Meningkat menjadi 68 proyek dari tambahan sampai kuartal III-2019," kata Wahyu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Total 68 proyek PSN yang akan selesai ini, kata Wahyu, merupakan akumulasi yang berasal dari 2016. Di mana pada tahun itu terdapat 20 PSN yang selesai dengan nilai Rp 33,3 triliun, pada 2017 sebanyak 10 PSN dengan nilai Rp Rp 61,5 triliun.

Lalu, pada 2018 diestimasikan akan ada 13 PSN yang selesai dengan nilai Rp 46,78 triliun, sedangkan sampai kuartal III-2019 akan ada 25 PSN yang selesai dengan nilai Rp 118,88 triliun.


Kepala Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan sekitar Rp 422,75 triliun atau 10% berasal dari APBN maupun APBD.

Angka tersebut terhitung sejak 2016-2020. Adapun, penggunganaanya dialokasikan pada setiap tahunnya.

"Kalau tentang alokasi dana berapa ABPN/APBD atau swasta, perkiraannya APBN/APBD Rp 423 triliun atau sekitar 10%," kata Wahyu di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Sedangkan sisanya, kata Wahyu berasal dari BUMN maupun BUMD, serta pihak swasta. Dia merinci, khusus yang dari BUMN maupun BUMD nilainya mencapai Rp 1.254,76 triliun, sedangkan sisanya Rp 2.414,32 triliun berasal dari swasta.

"BUMN/BUMD kita harapkan bisa berkontribusi Rp 1.254 triliun atau 31%, sisanya yang kita harapkan bisa dari swasta Rp 2.414 triliun atau 59%," ujar dia.

Dikatakan Wahyu, pemerintah berharap kepada swasta untuk lebih berperan dalam merealisasikan proyek infrastruktur dalam hal ini yang masuk daftar PSN.

"Ini makanya cocok sekali dengan arahan pak presiden agar kita mendorong swasta agar lebih banyak terlibat. APBN sifatnya stimulan, APBN masuk sebagian, swastanya lebih besar jadi percepatan pembangunan bisa kita percepat," ungkap dia.


Presiden Jokowi telah memutuskan untuk mencoret 14 proyek dari dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Keputusan tersebut menjadi hasil evaluasi yang dilakukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo membeberkan alasan sebenarnya 14 proyek yang dikeluarkan bukan saja tidak sesuai kriteria yang ditetapkan dan tidak bisa dimulai pada kuartal III-2018, melainkan ada alasan lebih spesifiknya.

"14 proyek yang statusnya dilepas, salah satunya jalan Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak karena keinginan Pemda yang belum bangun, sehingga RTRW belum disesuaikan dan tidak mungkin dilakukan pembangunan pada kuartal III-2019," kata Wahyu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Sebanyak 14 proyek yang dicabut dari daftar PSN nilai investasinya sebesar Rp 264 triliun. Sehingga pada 2018 ditetapkan sebanyak 222 PSN dan 3 program tambahan yaitu ketenagalistrikan 35.000 MW, pengembangan industri pesawat terbang, dan pemerataan ekonomi. Nilai investasinya kurang lebih Rp 4.100 triliun.

"Contoh lain, Bandara Sebatik karena ternyata Bandara Sebatik dekat dengan Bandara Nunukan," jelas dia.

Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke juga dinilai masih butuh kajian lebih lanjut lagi, sehingga dicoret dari PSN.

"Lalu KEK Merauke, ini masih butuh penyempurnaan kajian masterplan, karena masih ada lahan produksi pangan yang menyuplai ke kawasan itu, jadi masalah lahan ini kan tidak cepat, tetapi KEK Merauke ini masih bisa didorong melalui PP sendiri, kalau diselesaikan bisa melalui jalur PP," tambah dia.

Wahyu menegaskan 14 proyek yang dicabut dari daftar PSN masih tetap dikerjakan oleh pemerintah. Hanya saja, pengerjaannya tidak mendapatkan fasilitas yang tertuang pada Perpres 58 Tahun 2017.

Hingga kuartal III-2019, KPPIP mengestimasikan total proyek yang selesai dan beroperasi sebanyak 68. Dengan rincian 20 PSN selesai di 2016, 10 proyek selesai di 2017, 13 proyek selesai di 2018, dan 25 proyek selesai di 2019.

Berikut rincian 68 PSN yang rampung dan beroperasi di 2019 dengan nilai Rp 260,46 triliun.

Selesai di 2016:

1. Jalan Tol Gempol-Pandaan, Jatim 14km (Rp 1,47 triliun)
2. Bandara Sentani, Jayapura, Papua (Rp 1,47 triliun)
3. Bandara Juwata, Tarakan, Kaltara (Rp 1,39 triliun)
4. Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu (Rp 1,67 triliun)
5. Bandara Mutiara, Palu (Rp 1,39 triliun)
6. Bandara Matahora, Wakatobi, Sultra (Rp 662 miliar)
7. Bandara Labuan Bajo, Pulau Komodo, NTT (Rp 662 miliar)
8. Pengembangan Bandara Soekarno Hatta (Termasuk Terminal 3), Banten
(Rp 4,7 triliun)
9. Pelabuhan Kalibaru, DKI Jakarta (Rp 12,0 triliun)
10. Pipa Gas Belawan-Sei Mengkei kapasitas 75 mmscfd, Sumut (Rp 1,21 triliun)
11. PLBN & SP Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar (Rp 152 miliar)
12. PLBN & SP Mota'ain, Kab. Belu, NTT (Rp 82 miliar)
13. PLBN & SP Motamassin, Kab. Malaka, NTT (Rp 128 miliar)
14. PLBN & SP Skouw, Kota Jayapura, Papua (Rp 166 miliar)
15. Bendungan Paya Seunara, Kota Sabang, NAD (Rp 57 miliar)
16. Bendungan Rajui, Kab. Pidie, NAD (Rp 138 miliar)
17. Bendungan Jatigede, Kota Sumedang, Jabar (Rp 4,82 triliun)
18. Bendungan Bajulmati, Banyuwangi, Jatim (Rp 454 miliar)
19. Bendungan Nipah, Madura, Jatim (Rp 213 miliar)
20. Bendungan Titab, Kab. Buleleng, Bali (Rp 496 miliar)

Selesai di 2017:

1. Jalan Tol Soreang-Pasirkoja, Jabar 11km (Rp 1,51 triliun)
2. Jalan Tol Mojokerto-Surabaya, Jatim 36,3km (Rp 4,98 triliun)
3. Jalan Akses Tanjung Priok, DKI Jakarta 16,7km (Rp 6,27 triliun)
4. Bandara Raden Inten II, Lampung (Rp 1,47 triliun)
5. Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik
North East Wilayah Kerja Muara Bakau, Kaltim (Rp 45,5 triliun)
6. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab Kapuas Hulu, Kalbar (Rp 154 miliar)
7. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab Sambas, Kalbar (Rp 131 miliar)
8. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Wini, Kab Timor Tengah Utara, NTT
(Rp 130 miliar)
9. Bendungan Teritip, Kaltim (Rp 262 miliar)
10. Pembangunan Saluran Suplesi Daerah Irigasi Umpu Sistem (Way Besai), Lampung (Rp 1,078 triliun)

Selesai di 2018:

1. Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (21,04km) Rp 7,20 triliun
2. Jalan Tol Bogor Ring Road (11km) Rp 983 miliar
3. Kereta Api Prabumulih-Kertapati (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Rp 1,13 triliun
4. Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Rp 750 miliar
5. Bandara Sultan Babullah, Ternate Rp 1,35 triliun
6. Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya Rp 323 miliar
7. Pengembangan Pelabuhan Kupang Rp 223 miliar
8. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan Rp 240 miliar
9. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Leuwigoong Kabupaten Garut Rp 300 miliar
10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa Rp 159 miliar
11. Pembangunan Smelter Morowali Rp 34,00 triliun
12. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud Rp 106 miliar
13. Palapa Ring Broadband di 457 Kab/ Kota melalui Pola Non KPBU (Rp -)

Selesai di 2019:

1. Palapa Ring Broadband di 57 Kab/Kota melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) Rp 5,84 triliun
2. Pembangunan Smelter Bantaeng Rp 2,22 triliun
3. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang Rp 279 miliar
4. Jalan Tol Manado-Bitung (39km) Rp 5,12 triliun
5.Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99km) Rp 9,97 triliun
6. Jalan Tol Medan-Binjai (16km)-bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Rp 1,604 triliun
7. Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya (22km)-bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Rp 3,30 triliun
8. Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9km)-bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Rp 16,79 triliun
9. Jalan Tol Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi (62km) Rp 4,07 triliun
10. Jalan Tol Pejagan-Pemalang (57,5km) Rp 6,84 triliun
11. Jalan Tol Pemalang-Batang (39,2km) Rp 4,08 triliun
12. Jalan Tol Batang-Semarang (75km) Rp 11,05 triliun
13. Jalan Tol Semarang-Solo (72,6km) Rp 7,44 triliun
14. Jalan Tol Solo-Ngawi (90,1km) Rp 11,34 triliun
15. Jalan Tol Ngawi-Kertosono (87km) Rp 3,83 triliun
16. Jalan Tol Kertosono-Mojokerto (40,5km) Rp 5,50 triliun
17. Jalan Tol Gempol-Pasuruan (34,2km) Rp 2,76 triliun
18. Jalan Tol Kunciran-Serpong (11,2km) Rp 3,48 triliun
19. Pembangunan Fly Over Dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong (2,4km) Rp 900 miliar
20. Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Rp 925 miliar
21. Bandara Syamsuddin Noor Rp 2,31 triliun
22. Bandara Kertajati Rp 4,91 triliun
23. Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang Rp 2,18 triliun
24. Pelabuhan KEK Maloy Rp 204 miliar
25. Makassar New Port Rp 1,89 triliun

Hide Ads