Proyek Strategis Jokowi yang Bisa Rampung di 2019

Kepala Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan sekitar Rp 422,75 triliun atau 10% berasal dari APBN maupun APBD.

Angka tersebut terhitung sejak 2016-2020. Adapun, penggunganaanya dialokasikan pada setiap tahunnya.

"Kalau tentang alokasi dana berapa ABPN/APBD atau swasta, perkiraannya APBN/APBD Rp 423 triliun atau sekitar 10%," kata Wahyu di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Sedangkan sisanya, kata Wahyu berasal dari BUMN maupun BUMD, serta pihak swasta. Dia merinci, khusus yang dari BUMN maupun BUMD nilainya mencapai Rp 1.254,76 triliun, sedangkan sisanya Rp 2.414,32 triliun berasal dari swasta.

"BUMN/BUMD kita harapkan bisa berkontribusi Rp 1.254 triliun atau 31%, sisanya yang kita harapkan bisa dari swasta Rp 2.414 triliun atau 59%," ujar dia.

Dikatakan Wahyu, pemerintah berharap kepada swasta untuk lebih berperan dalam merealisasikan proyek infrastruktur dalam hal ini yang masuk daftar PSN.

"Ini makanya cocok sekali dengan arahan pak presiden agar kita mendorong swasta agar lebih banyak terlibat. APBN sifatnya stimulan, APBN masuk sebagian, swastanya lebih besar jadi percepatan pembangunan bisa kita percepat," ungkap dia.