Mau Sampai Kapan Truk 'Obesitas' Berkeliaran di Jalanan RI?

Selain memitigasi risiko dengan mengaktifkan jembatan timbang, pengalihan angkutan barang dengan menggunakan jalur lain seperti kereta api dan kapal laut juga perlu digalakkan kembali.

"Muatan lebih itu menterinya harus serius. Jangan ditunda-tunda lagi muatan berlebih. Ditjen darat juga nggak bisa berjalan sendiri, ada ditjen kereta api dan laut," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno kepada detikFinance.

Perjalanan angkutan barang sendiri dinilai sudah tak lagi efektif menggunakan jalur darat jika jarak tempuh sudah melebihi 500 km. Namun menurut Djoko, pengalihan angkutan barang dengan menggunakan moda lain juga sulit dilakukan lantaran besarnya biaya angkutan dibanding menggunakan jalur darat.

Angkutan logistik menggunakan kereta misalnya, biayanya mencapai 1,5 kali angkutan darat. Djoko menilai biaya pajak untuk angkutan kereta menjadi beban sehingga penggunaan kereta sebagai angkutan logistik masih dinomorduakan.

"Menhub juga harus bicara dengan Menkeu, bagaimana pajak kereta tidak harus ada sehingga orang mau naik kereta. Kan naik kereta sekarang kena PPN lagi 10%," katanya.

Hal ini terbukti dari realisasi jumlah angkutan barang yang menggunakan kereta pada tahun lalu. PT Kereta Api Indonesia mencatat tidak tercapainya realisasi jumlah angkutan barang sepanjang 2017, dari target 39,9 juta terealisasi cuma 36 juta.

Padahal, pola angkutan barang dengan truk selama ini telah menimbulkan infesiensi besar. Inefesiensi salah satunya disebabkan oleh kemacetan yang ditimbulkan oleh angkutan barang dengan truk, belum lagi ditambah efek keselamatan.

"Tapi keretanya jangan mahal-mahal, karena pajak tadi. Makanya harus ada sinergi, antara masing-masing Ditjen di Perhubungan, termasuk ke Kemenkeu. Karena kalau darat sudah nggak efektif lagi, harus pindah ke kereta," tutup Djoko.