Jakarta -
Pemerintah kembali menunda rencana integrasi transaksi tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR). Baru seminggu sejak keputusan ini didengungkan, sudah dua kali rencana ini ditunda sementara Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang pelaksanaan integrasi ini harusnya sudah berlaku sejak tanggal 13 Juni 2018 lalu.
Dengan dalih sosialisasi yang membutuhkan waktu lebih panjang, pemerintah tampak bingung kapan harus menentukan rencana ini benar-benar diterapkan. Setelah menunda dilaksanakan tanggal 13 Juni 2018 dan memundurkannya ke tanggal 20, pemerintah kembali menunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Padahal rencana integrasi tol JORR dengan ruas Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami dan tol akses Tanjung Priok sudah disiapkan setahun lebih. Perhitungan tarif integrasi pun sudah dilakukan dengan matang agar masing-masing badan usaha tetap mendapatkan keuntungan yang sama, di saat tarif keseluruhan untuk perjalanan jarak jauh akan jauh berkurang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelaksanaan integrasi transaksi yang bertujuan mengurangi kemacetan di tengah-tengah perjalanan tol dengan menggunakan sistem transaksi terbuka justru menuai sejumlah kontra. Kenaikan tertinggi terjadi pada ruas Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami yang tadinya hanya dikenakan tarif Rp 3.000, kini harus naik hingga Rp 15.000.
Lantas, apakah sebenarnya integrasi ini sudah sesuai dengan perhitungan penyesuaian tarif tol? Siapa untung dan siapa rugi dari pelaksanaan integrasi ini? Benarkah langkah ini efektif untuk mengurangi kemacetan di JORR? Berikut ulasan lengkapnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, integrasi tarif JORR justru memberi keuntungan lebih banyak bagi pengguna jalan. Herry bilang, sebanyak 60% lebih dari pengguna tol JORR merupakan pengguna jarak jauh yang diuntungkan dari adanya integrasi JORR. Sedangkan sisanya sebesar 40% adalah pengguna jarak dekat yang akan mensubsidi tarif untuk pengguna jarak jauh yang membayar lebih murah.
"Jadi ada 60% lebih pengguna yang akan membayar lebih murah dari yang seharusnya," kata Herry kepada detikFinance.
Dengan diberlakukannya integrasi sistem transaksi, maka tiga transaksi yang ada di JORR kini digabung menjadi satu. Pengintegrasian tarif JORR membuat pengguna yang tadinya membayar Rp 34.000 secara penuh, kini cuma perlu membayar Rp 15.000.
Begitu pula untuk pengguna rute Bintaro-Priok (Rp 27.500), JORR-Priok (Rp 24.500), JORR W1-JORR (Rp 19.000) yang nantinya akan membayar lebih murah. Namun memang bagi pengguna jarak dekat, akhirnya harus membayar lebih besar lantaran mensubsidi tarif angkutan jarak jauh.
"Sehingga itu adalah bagian yang beruntung. Mereka disubsidi oleh pengguna yang jarak pendek tadi. Sehingga efisiensi dicapai bareng-bareng," katanya.
Herry menjelaskan, kebijakan ini dilakukan demi mengembalikan tujuan dibangunnya JORR sebagai jalan bebas hambatan. Transaksi di JORR yang dikelola oleh tiga badan usaha yang berbeda membuat pengguna tol jarak jauh harus berhenti di tiap gerbang tol sehingga kerap menjadi sumber kemacetan di ruas ini.
Skema ini dirasa skema yang paling pas untuk mengembalikan fungsi jalan tol sebagai jalan nasional yang diperuntukkan bagi pengguna jarak jauh. Hal ini juga berkaca dari implementasi integrasi tarif yang dilakukan pada tol Jagorawi, yang berhasil menurunkan kepadatan sebesar 20%.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, angka Rp 15.000 didapat dari perhitungan rata-rata panjang perjalanan yang dilalui di sepanjang JORR atau average trip length (ATL) dikali panjang ruas tol secara keseluruhan dan kemudian dibagi jumlah kendaraan yang melewati ruas JORR.
"Perjalanan rata-rata ketemu 17 km. Panjang rata-rata itu adalah perjalanan kendaraan dikali panjang tol. Lalu dijumlah dan dibagi dengan jumlah kendaraan yang melewati JORR secara penuh," katanya kepada detikFinance.
Herry menjelaskan, lebih dari 60% lalu lintas di JORR merupakan pengguna jarak jauh. Pengguna jarak jauh ini akan diuntungkan karena bisa melewati JORR secara penuh sepanjang 76,43 km dengan tarif sebesar Rp 15.000.
Jika tidak terintegrasi alias bayar di masing-masing ruas tol, maka total tarif yang harus dibayar dari Bintaro hingga ke Priok bisa mencapai Rp 27.500 dengan ruas-ruas yang dilewati adalah Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami Rp 3.000, JORR Rp 9.500 dan Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang) Rp 15.000.
Begitu pula untuk pengguna yang ingin menuju Priok dari JORR, serta dari Kebon Jeruk menuju Priok.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah dan badan usaha telah memperhitungkan tarif integrasi tersebut sesuai dengan rumus yang akan memastikan badan usaha tetap mendapatkan pendapatan sesuai dengan sebelum dilakukannya integrasi. Angka Rp 15.000 akan mensubsidi tarif yang seharusnya lebih mahal dibayar oleh pengguna tol JORR jarak jauh.
"Jadi badan usaha tidak akan ambil untung lebih. Itu clear," kata Herry kepada detikFinance.
Lanjut dia, dari perhitungan BPJT, ada lebih dari 60% pengguna tol JORR jarak jauh yang akan disubsidi oleh 40% pengguna tol jarak dekat.
"Jadi kalau badan usaha tetap. Cuma dengan satu sistem, dia lebih efisien. Kalau dari pendapatan nggak ada (untung lebih), karena dia akan mensubsidi sesama pengguna," kata Herry.
Implementasi integrasi transaksi di jalan tol sendiri sudah membuahkan hasil yang cukup baik, di mana terjadi pengurangan kepadatan di dalam tol. Hal tersebut kata dia bisa dilihat dari hasil integrasi tol Jagorawi dan Jakarta-Merak pada tahun lalu dan integrasi Semarang seksi A, B dan C.
Keputusan memberlakukan satu tarif di ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) juga dinilai tak berdampak pada pendapatan PT Jasa Marga. Sistem transaksi satu tarif ini menetapkan harga lebih murah dari tarif perjalanan Jakarta hingga Bogor/Ciawi.
"Kalau Jagorawi memang ada penurunan pengguna. Ada sekitar 20% yang tidak lagi menggunakan jalan tol yang sudah diintegrasikan," katanya.
Kenaikan tarif tol JORR diproyeksi akan membuat lalu lintas pengguna tol jarak dekat berkurang. Hal ini tentunya akan menimbulkan penambahan arus lalu lintas di jalur arteri.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pemerintah harus sesegera mungkin menyediakan angkutan umum yang terintegrasi untuk meminimalisir dampak kemacetan dari berpindahnya lalu lintas tadi.
Menurutnya, jalan yang macet akan bisa berkurang jika masyarakat disediakan angkutan umum terintegrasi yang memudahkan pergerakan masyarakat, sehingga tak lagi menggunakan kendaraan pribadi.
"Pemerintah harus segera mengaktifkan angkutan umum sehingga orang tidak bawa mobil. Jadi integrasi JORR tidak bisa berdiri sendiri. Buat segera angkutan umum yang terintegrasi, yang tidak putus-putus, ada semua feeder-nya, tidak saling tumpang tindih. Tapi sampai sekarang belum dikerjakan sama pemerintah pusat dan daerah," katanya kepada detikFinance.
Agus sendiri menilai penerapan integrasi JORR adalah langkah awal untuk mengurangi kemacetan di badan tol. Selama ini kata dia, pengguna tol jarak jauh merasakan bagaimana sulitnya berlalulintas di sepanjang tol JORR lantaran harus melalui gerbang-gerbang tol pemberhentian.
"Karena kalau yang pendek-pendek misalnya dari Fatmawati ke Pasar Minggu, itu harus antre karena bayarnya tidak bisa OBU dan pengendara tidak disiplin karena ambil dua tiga jalur di kirinya. Sehingga yang mau pakai jalur Tol JORR terus tersendat," ujar dia.
Jalan tol JORR memang semula diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan angkutan logistik yang tak diperbolehkan masuk ke dalam kota. Namun seiring dibangunnya JORR, sejumlah pembangunan properti di wilayah yang dilalui juga tumbuh, dan menyebabkan lalu lintas JORR dipenuhi oleh kendaraan pribadi.
Langkah integrasi pun dinilai menjadi cara yang paling efektif untuk mengurangi kepadatan di dalam tol. Meski hal ini juga harusnya diikuti oleh penyediaan angkutan umum terintegrasi yang baik agar ada alternatif yang memadai bagi masyarakat yang terkena imbas naiknya tarif JORR.
"Di sisi lain, investor terimanya harus tetap sama. Katakanlah per tahun terima 10 perak, sekarang dengan integrasi juga harus tetap sama," katanya.
Dengan dilakukannya integrasi sistem transaksi, maka empat transaksi (termasuk akses priok) yang ada di JORR kini digabung menjadi satu. Tarif baru sebesar Rp 15.000 akan berlaku untuk empat ruas di tol JORR dengan panjang keseluruhan 76,43 km.
Pengintegrasian tarif JORR membuat pengguna yang tadinya membayar Rp 34.000 secara penuh, kini cuma perlu membayar Rp 15.000. Begitu pula untuk pengguna rute Bintaro-Priok (Rp 27.500), JORR-Priok (Rp 24.500), JORR W1-JORR (Rp 19.000) yang nantinya akan membayar lebih murah, yakni Rp 15.000.
Berikut adalah perubahan tarif tol JORR imbas dari dilakukannya integrasi:
JORR
Seksi W1 Kebon Jeruk-Penjaringan, dari Rp 7.500 jadi Rp 15.000
JORR (sistem terbuka)
Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami)
Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang)
Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini)
Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir)
Seksi E2 (Cikunir-Cakung)
Seksi E3 (Cakung-Rorotan) seluruhnya sistem terbuka Rp 9.500, jadi Rp 15.000
Jalan Tol Akses Tanjung Priok
Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang) tetap Rp 15.000
Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami, dari Rp 3.000 jadi Rp 15.000
Bintaro-Tanjung Priok dari Rp 27.500 (tol Pondok Aren-Bintaro-Ulujami + JORR + akses priok) jadi Rp 15.000
JORR-Tanjung Priok Rp 24.500 (JORR + akses priok) jadi Rp 15.000
JORR-JORR W1 Rp 17.000 jadi Rp 15.000
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
