Ramai-ramai Komen Utang Pemerintah, dari Rizal Ramli Hingga Prabowo

Utang Pemerintah per Oktober 2018 kembali naik Rp 62,2 triliun menjadi Rp 4.478,57 triliun jika dibandingkan posisi September yang sebesar Rp 4.416,37 triliun. Dalam setahun utang pemerintah naik Rp 584,87 triliun jika dibandingkan dengan posisi Oktober 2017 yang sebesar Rp 3.893,60 triliun.

Adapun, komponen utang pemerintah masih berasal dari pinjaman yang sebesar Rp 833,92 triliun, sedangkan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.644,65 triliun.

Jika dirinci, untuk pinjaman luar negeri sebesar Rp 827,57 triliun, yang terdiri dari bilateral sebesar Rp 334,63 triliun, multilateral sebesar Rp 446,94 triliun, komersial sebesar Rp 46 triliun dan suppliers tidak ada alias nihil. Sedangkan pinjaman daam negeri sebesar Rp 6,35 triliun.

Selanjutnya, utang yang berasal dari SBN sebesar Rp 3.644,65 triliun atau 81,38% dari toal utang pemerintah per Oktober 2018. SBN tersebut terbagi dalam dua mata uang, untuk yang berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.570,54 triliun dengan rincian SUN sebesar Rp 2.149,64 triliun dan SBSN sebesar Rp 420,89 triliun.

Untuk SBN yang berdenominasi valas sebesar Rp 1.074,12 triliun dengan rincian SUN sebesar Rp 838,10 triliun dan SBSN sebesar Rp 236,02 triliun.

Ini bermula saat pidato di sidang tahunan pada 16 Agustus 2018, Zulkifli mengkritik cara pemerintah mengelola utang. Namun Sri Mulyani menilai kritik tersebut sarat muatan politis untuk menyerang pemerintah. Sri Mulyani bahkan menyebut Zulkifli sesat karena membahas utang tak sesuai data.

Setelah kejadian tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan data yang menjelaskan jika utang negara masih dalam kondisi sehat dan dikelola dengan baik. Namun Zulkifli kembali mengeluarkan sanggahan ketika ia disebut sesat oleh Sri Mulyani.

Dalam keterangan resminya, Zulkifli menyebut dia menggunakan data-data yang diambil dari dokumen nota keuangan 2018. Dalam dokumen tersebut menurut dia tidak ada pos pembayaran pokok utang senilai Rp 396 triliun yang dimaksud oleh Sri Mulyani.

"Kami hanya menemukan pos pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun dan pembiayaan utang Rp 399 triliun (mendekati Rp 400 triliun)," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/8/2018).

Dia juga mengasumsikan jika pembayaran pokok utang yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 396 triliun benar maka. Nilai tersebut belum ditambahkan dengan pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun.

Zulkifli menambahkan angka Rp 634 triliun itu setara dengan 5,71 kali lipat anggaran kesehatan yang sebesar Rp 111 triliun. Kemudian 10,56 kali lipat dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Rizal Ramli mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati debat terbuka soal utang pemerintah. Rizal Ramli mengajak Sri Mulyani berdebat soal utang pemerintah karena masalah utang uang nilainya mencapai ribuan triliun sempat jadi perbincangan hangat.

Rizal pun menegaskan bahwa ide debat itu bukan murni inisiatif darinya. Ajakan debat itu sebenarnya hanya menyambut undangan Presiden Joko Widodo.

"Kan Presiden Jokowi yang ngajak duluan, silakan yang punya data berdebat dengan Menteri Keuangan. Saya hanya menyambut undangan Presiden. Kan yang mulai Pak Presiden dulu," tuturnya kepada detikFinance, Jumat (4/5/2018).

Namun, seiring berjalan waktu dan tidak adanya realisasi perdebatan soal utang, maka Rizal Ramli pun menyebut karena Sri Mulyani tidak berani.

"SMI juga tidak mampu kelola ekonomi makro secara baik, sehingga ekonomi semakin merosot dan berisiko. Itulah hal-hal yang menyebabkan SMI tidak berani debat dengan Rizal Ramli," kata Rizal Ramli di Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Sri Mulyani pun bukan tanpa jawaban, Dirinya memerintahkan para pejabat eselon I Kementerian Keuangan untuk memberikan jawaban dan penjelasan lengkap terkait dengan apa yang dipersoalkan Rizal Ramli.

Pihak Kementerian Keuangan pun membuat jawaban tertulis melalui akun Facebook kementerian dan bisa dibaca dan dipahami dengan seksama mengenai kondisi utang pemerintah.

Pada akhirnya, rencana debat terbuka ini pun tidak pernah terealisasi. Meskipun banyak masyarakat yang menantinya.

Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tak henti-hentinya menyoroti masalah utang. Kali ini, ia bicara mengenai utang yang ditanggung masyarakat.

Menurut Prabowo, setiap bayi yang baru lahir saja telah memiliki utang. Dia bilang, tiap bayi lahir menanggung utang Rp 9 juta.

Bahkan dia juga pernah menyebut Indonesia sudah sangat bergantung dengan utang. Setiap program yang dilakukan pun berkaitan dengan utang.

Selanjutnya, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyebut bahwa utang yang ribuan triliun itu juga digunakan untuk kegiatan impor.

Oleh karena itu, Prabowo menyatakan jika menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun depan. Dia berjanji akan mengubah sistem yang selama ini dianggap melemahkan Indonesia.

Di tengah polemik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya angkat bicara memberikan penjelasan lengkap soal utang pemerintah tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah berupaya untuk menjaga utang dan pembiayaan utang secara hati-hati. Bahkan dia menyebut posisi utang itu masih sangat aman.

Rasio utang Pemerintah terjaga di bawah 30%. Persentase itu masih jauh di bawah batas 60% terhadap produk domesti bruto (PDB) sebagaimana ketentuan Undang-undang keuangan negara Nomor 17 tahun 2003.

Dia pun meminta kepada anak buahnya untuk tidak meladeni secara intens bagi kalangan yang sedang mengkritik soal utang. Dia bercerita, anak buahnya mengingatkan agar tidak perlu meladeni.

"Kadang-kadang anak buah saya bilang, ibu nggak usah terlalu reaktif, itu kan cuma politik. Tapi saya nggak mau underestimate, kemudian meng-attack karena saya sebagai Menteri Keuangan," katanya saat memberi kuliah umum di Unika Atma Jaya, Jakarta, Jumat (26/10/2018).