Fajar mengeluhkan apabila semakin banyak kebijakan menekan harga plastik justru akan membuat siklus plastik daur ulang Indonesia terganggu.
"Tas kresek ini kan 80% produk recycle. Jadi kalau ini dilarang siklus ekonomi plastik recycle Indonesia malah rusak," ungkap Fajar kepada detikFinance, Senin (4/3/2019).
Menurutnya ada banyak pihak yang ikut terlibat dalam siklus plastik daur ulang, mulai dari pemulung hingga industri apabila kantung plastik terus ditekan maka akan banyak pihak yang terkena imbasnya.
"Pemulung kita kan banyak ambil sampah plastiknya, industri recyclenya kita juga banyak. Kalau penggunaan kantong plastik ditekan terus ya bisa-bisa bangkrut pelan pelan," ungkap Fajar.
Fajar menilai dengan matinya siklus ekonomi plastik berbayar maka sampah plastik bisa-bisa tidak ada yang mengolah. "Nanti sampahnya (plastik) nggak ada yang kelola lagi," tuturnya.
Kemenperin juga menyayangkan kebijakan kantong plastik berbayar yang dilakukan sejumlah ritel di Indonesia. Hal tersebut dinilai dapat mengganggu keberlangsungan industri plastik.
Direktur Industri Kimia Hilir Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin Taufik Bawazier menilai hal tersebut dapat membuat permintaan plastik akan menurun pelan-pelan.
"Kosakata berbayar pasti push price. Dengan demikian transfer beban pasti ke konsumen (masyarakat) dan dalam volume besar tentunya mengurangi daya saing industri plastik dan hukum ekonomi bekerja, demand kantong plastik akan menurun," ungkap Taufik.
Menurut Taufik dengan berkurangnya permintaan kantong plastik otomatis akan mempengaruhi industri plastik. "Hal ini tentu sangat disayangkan jika tujuan tujuan pengenaan biaya untuk alasan mengurangi sampah plastik," tambahnya.