.webp)
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, peraturan Menteri Perdagangan untuk memasarkan minyak goreng dalam kemasan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2014.
"Peraturan Menteri Perdagangan untuk memasarkan minyak goreng dalam kemasan itu sudah ada sejak tahun 2014. Namun kesiapan perusahaan minyak goreng belum siap. Jadi minta pengunduran peraturan Menteri Perdagangan itu 3 kali," kata Sahat Sinaga kepada detikcom, Minggu (6/10/2019).
Mundurnya kebijakan minyak goreng kemasan ini disebabkan masih belum siapnya industri minyak goreng untuk membuat pabrik kemasan. Pemerintah menyadari pengemasan minyak goreng butuh persiapan lebih panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Volume minyak goreng curah per tahun berkisar 4,2 juta ton. Maka perlu waktu untuk pengadaan mesin-mesin pengemasan yang jumlahnya berkisar 2.485 unit untuk 87 industri minyak goreng. Itulah sebabnya produsen minyak goreng melalui Assosiasi minta pengunduran waktu," katanya kepada detikcom, Minggu (6/10/2019).
Sahat Sinaga melanjutkan, kebijakan itu membuat persoalan baru muncul dimana minyak goreng kemasan harganya langsung meroket lantaran butuh banyak filling machine. Untuk itu, PT Pindad bersama Rekayasa Engineering (BUMN) berinovasi menciptakan filling machine sederhana.
Lebih lanjut, kata Sahat, mesin yang bernama AMH-o tersebut nantinya akan disebarkan ke seluruh pelosok-pelosok pasar tradisional untuk melakukan pengemasan dalam 1/4 liter, 1/2 liter dan 1 liter.
"Mudah dioperasikan dan sekaligus ada display HET. Murah dan bisa disebarkan di pelosok-pelosok pasar tradisional langsung ke konsumen (seperti mesin ATM)", tutupnya.
