Jakarta -
Berita terpopuler detikFinance, Sabtu (2/11/2019) adalah tentang harta kekayaan Ketua Umum PSSI terpilih, Mochamad Iriawan. Menurut catatan e-LHKPN KPK, pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu melaporkan harta pada September 2014 saat menjabat Kapolda Jawa Barat.
Selain soal harta Iwan Bule, berita terpopuler lainnya adalah tentang layanan dompet elektronik OVO bakal kenakan biaya transfer ke Bank. Kebijakan ini mulai berlaku 12 Desember 2019, dengan biaya transfer Rp 2.500 per transaksi.
Mau tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini:
Mochamad Iriawan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Pria yang beken disapa Iwan Bule ini menang mutlak dalam Kongres PSSI hari ini.
Berdasarkan penelusuran detikcom, Sabtu (2/11/2019), Iwan Bule tercatat terakhir kali melaporkan jumlah hartanya sebagai penyelenggara negara pada September 2014 atau 5 tahun yang lalu. Saat itu Iwan Bule tercatat sebagai Kapolda Jawa Barat.
Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di situs resmi e-LHKPN KPK, total harta pria lulusan Akpol 1984 tersebut pada 2014 mencapai Rp 8,19 miliar dengan jumlah utang Rp 0. Harta tersebut belum ditambah harta dengan nominal dolar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 20.000.
Baca selengkapnya di sini:
Iwan Bule Jadi Ketum PSSI, Berapa Jumlah Hartanya?Untuk para pengguna OVO siap-siap pada 12 Desember mendatang transfer ke bank akan dikenakan biaya. Dari pengumuman di aplikasi yang diterima detikcom disebutkan, mulai 12 Desember 2019 biaya transfer ke semua bank bakal dikenakan tarif Rp 2.500 setiap transaksi.
Kemudian juga diumumkan syarat dan ketentuan terkait biaya tersebut. Yakni hanya OVO Cash yang dapat ditransfer ke bank.
Sebelumnya pengiriman uang ke bank melalui OVO gratis alias tanpa biaya.
Baca selengkapnya di sini: Sedih, Transfer ke Bank dari OVO Bakal Kena Biaya
Munculnya anggaran 'aneh' dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah jadi sorotan publik. KUA-PPAS ini nantinya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Keanehan anggaran ini terungkap ketika Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Ada pula anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.
Selain ballpoint, ada juga anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan Rp 31 miliar kalkulator. Kontroversi anggaran ini menyita perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani mengatakan bakal ikut turun tangan untuk meningkatkan kualitas anggaran daerah. Simak berita selengkapnya dirangkum detikcom: Geger Anggaran Lem Aibon Rp 82 M di DKI, Sri Mulyani Turun Tangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari besaran saat ini, berlaku mulai 1 Januari 2020.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
Namun kenaikan iuran BPJS Kesehatan diyakini masih terjangkau buat masyarakat yang terdampak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi ldris berpendapat, iuran yang naik masih tetap lebih murah dibandingkan harga pulsa. Benarkah? Informasi selengkapnya baca di sini: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Disebut Lebih Murah dari Pulsa
Pemerintah menetapkan UMP alias Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51%. Kebijakan tersebut mulai diumumkan pemerintah provinsi (Pemprov) mulai 1 November 2019.
Sejumlah daerah di Jawa hingga Sulawesi sudah mengumumkan besaran UMP masing-masing. Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Sulawesi Selatan.
Mau tahu daerah mana saja yang sudah mengumumkan UMP 2020? Baca selengkapnya di sini: Daftar UMP 2020 di DKI Jakarta hingga Sulawesi Selatan
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
