Jakarta -
Selama sepekan ke belakang ada sejumlah topik yang berhasil menyita perhatian pembaca. Kabar Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bakal gabung ke BUMN bikin heboh khalayak.
Berita mengenai Ahok yang bakal merapat ke BUMN menjadi berita paling terpopuler
detikFinance pekan lalu. Erick Thohir memastikan bahwa Ahok bakal bergabung pada awal Desember ini.
Selain itu, topik terpopuler lainnya adalah PT Investasi Kampoeng Kurma yang tengah menjadi bahan perbincangan publik. Investasi berkonsep syariah dan anti riba ini ternyata bodong alias abal-abal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kejadian ini mulai menyeruak ke publik setelah banyak masyarakat yang merasa telah menjadi korbannya. Uang mereka lenyap. Selain itu lahan kavling yang dijanjikan akan ditanamkan pohon kurma tak kunjung terlihat. Banyak dari mereka yang ingin dananya kembali, tapi nyatanya uang mereka tak ada.
Selain itu masih ada 3 berita terpopuler pekan ini, apa saja? Simak informasinya hanya di
detikFinance, klik halaman berikutnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bakal gabung ke BUMN pada awal Desember ini.
"Segera (ditetapkan). Mungkin di awal Desember," kata Erick ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Menurutnya Ahok sudah bersedia untuk bergabung ke perusahaan pelat merah. Tapi untuk pastinya dia menyerahkan itu ke Ahok.
"Silahkan tanya beliau, mestinya sudah (bersedia gabung ke BUMN)," tambahnya.
Cek berita selengkapnya di sini
Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.
Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
Cek berita selengkapnya di sini
Ledakan bom bunuh diri telah terjadi sekitar pukul 08.45 WIB di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi, pelaku menggunakan atribut ojek online (ojol).
Setelah diusut, Ketua Garda Regional Sumatera Utara (Sumut) Joko Pitoyo mengatakan, pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Medan merupakan mantan pengemudi ojol Grab yang sudah putus mitra sejak tahun 2018. Informasi tersebut didapat dari Satuan Tugas (Satgas) Grab yang ada di Medan.
"Informasi yang kami dapat dari Satgas Grab di Medan. Pelaku sudah putus mitra dari Grab sejak November 2018. Di Gojek beliau tidak pernah terdaftar di Gojek," kata Joko saat dihubungi detikcom, Rabu (13/11/2019).
"Dari kawan-kawan komunitas, organisasi saya tanya ada nggak yang kenal 'nggak ada bang, nggak tahu yang lama-lama'. Saya tanya ke Satgas Gojek, 'Gojek nggak ada bang'. Kemudian saya tanya ke Satgas Grab, dari Grab sudah PM (putus mitra) sejak 2018 bang, sejak tahun lalu bukan driver lagi," sambung Joko.
Cek berita selenngkapnya di sini
Satuan tugas waspada investasi telah menghentikan kegiatan Kampung Kurma pada 28 April 2019 lalu karena terindikasi ilegal alias bodong.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menjelaskan saat ini pihaknya sudah meminta Kementerian Kominfo untuk memblokir situs dan aplikasinya.
Dia menjelaskan ada dugaan jumlah kerugian mencapai Rp 100 juta/ orang dengan total jumlah nasabah yang sudah melakukan pengaduan sebanyak 100 orang. Dengan kata lain, sudah ada indikasi kerugian hingga Rp 10 m.
"Masih dugaan (kerugiannya). Sekitar 100 orang dengan rata-rata Rp 100 juta/orang," kata Tongam saat dihubungi detikcom, Jumat (15/11/2019).
Cek berita selengkapnya di sini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menelusuri 'desa hantu' atau desa fiktif yang dikabarkan dapat aliran uang dari program dana desa.
Sri Mulyani tidak sendiri, dirinya sepakat melakukan penelusuran bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Upaya yang dilakukan adalah memverifikasi data desa.
"Kemarin pembahasan mengenai apakah seluruh desa adalah desa yang legitimateatau verified kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk benar-benar mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimatemendapatkan," kata Sri Mulyani di komplain Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Selain memverifikasi, Sri Mulyani juga akan memperketat proses pencairan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Khusus tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 70 triliun untuk dana desa dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 72 triliun.
Cek berita selengkapnya di sini
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
