Biar China Nggak Mainin Harga Bawang Putih, Pemerintah Harus Apa?

Dalam hal ini, ia menanggapi keluhan Pusbarindo yang menilai volume impor dari RIPH Kementan melebihi kebutuhan nasional.

"Kita itu kan hanya memberikan rekomtek. Rekomendasi teknis dari aspek mutu dan kualitas barang yang akan masuk. Itu kan permintaan dari importirnya bukan kami itu, permintaan importirnya. (Volume impor) itu importirnya yang mengajukan. Bukan Kementan," tegas Prihasto.

Sebelumnya, Ketua II Pusbarindo Valentino, mengatakan volume impor bawang putih yang terbit dari RIPH melebihi kebutuhan nasional. Ia menilai kebijakan ini akan menimbulkan persaingan tidak sehat di tingkat pedagang.

Baca juga: Pasokan Seret Bikin Harga Cabai Melonjak Jelang Imlek

"Kita ketahui bahwa penerbitan RIPH 2017-2019 melebihi konsumsi nasional bawang putih. RIPH tahun 2017 980.000 ton, tahun 2018 1 juta ton, dan 2019 mencapai 1,1 juta ton. Ini memang jauh melampaui kebutuhan bawang putih nasional yang hanya 500.000 ton," kata Valentino di hadapan Komisi IV DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP), di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurut Valentino, besaran penerbitan RIPH ini perlu dievaluasi. Pasalnya, dengan menerbitkan rekomendasi yang besar, akan memberikan kesempatan bagi negara utama importir bawang putih, yakni China untuk memainkan harga.

"Setiap awal tahun China tahu demand bawang putih akan tinggi. Maka mereka menaikkan harga. Itulah yang menyebabkan gejolak harga di sini, karena harga beli sudah tinggi, jadi bisa membuat inflasi di dalam negeri," jelas dia.



(fdl/fdl)