Syarat Ketat Buat Daerah yang Mau Terapkan New Normal

Pemerintah berniat untuk menerapkan situasi normal baru atau new normal. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah me-restart ekonomi dengan cara berdamai dengan wabah COVID-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dia diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat kriteria yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan daerah untuk me-restart perekonomiannya. Pemerintah akan menggunakan formulasi perhitungan reproduction rate dengan skala R0.

"Reproduction rate ini menghitung fungsi dari pada transmisi infection contact rate dan juga menghitung berdasarkan waktu. Di beberapa daerah termasuk DKI sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini dan juga akan disiapkan Bappenas," terangnya dalam konferensi pers virtual, Senin (18/5/2020).

Airlangga menjelaskan, jika skala R0 suatu daerah lebih dari 1 maka daerah itu masih memiliki infection rate tinggi. Sebaliknya, jika skala R0 kurang dari 1 maka daerah itu bisa me-restart ekonominya dan menerapkan situasi new normal.

"Situasi kenormalan baru ini beberapa pertimbangan bisa diperhatikan. Kami sesuai arahan Pak Presiden akan menyiapkan sistem scoring atau penilaian dari segi epidemologi maupun segi kesiapan dan juga, baik itu kesiapan daerah maupun kelembagaan," tambahnya.

Sistem scoring yang dimaksud Airlangga dilakukan dari berbagai aspek mulai dari epidemologi berbasis R0 maupun kesiapan daerah terkait dengan perkembangan penyakit, seperti pengawasan virus, kapasitas kesehatan, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap bagaimana cara bekerja atau cara bersosialisasi di situasi normal baru.

"Beberapa hal yang juga akan disiapkan di mana daerah-daerah bisa menyiapkan levelnya seperti di Jabar dan beberapa daerah di Jawa. Itu ada 5 level, pertama level krisis atau belum siap. Level kedua parah, juga belum siap. Tapi di Jabar rata-rata tidak ada yang di level yang paling parah. Tapi yang berikut level substansial, moderat, dan rendah," terangnya.

Daerah yang berada dalam level moderat sudah bisa bersiap untuk menerapkan situasi new normal. Mereka harus menyiapkan SOP-nya dan harus dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19.

"Di mana normal baru, standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri sudah ada surat edaran yang juga dikliring atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas COVID-19. Kemudian di sektor lain, apakah itu pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan ibadah, dan sektor transportasi," tuturnya.

Rencana ini akan dibahas kembali secara detil dan akan diputuskan oleh Jokowi. Pemerintah diminta untuk melakukan kajian teknis baik dari segi kesehatan maupun kesiapan. Lalu kapan akan diterapkan?