Sri Mulyani Naikkan BLT Desa, Pasar Ramai Jelang Lebaran

BLT Desa Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menaikkan besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang akan diterima masyarakat. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam PMK tersebut disebutkan secara jelas bahwa pemerintah akan menaikkan besaran BLT Desa dari Rp 1,8 juta/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp 2,7 juta/KPM.

"Menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp 1,8 juta per KPM menjadi Rp 2,7 juta per KPM sehingga total anggaran untuk BLT Desa meningkat dari Rp 21,19 triliun menjadi Rp 31,79 triliun," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (23/5/2020).

Di samping itu, jangka waktu pemberian BLT ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Namun, penyalurannya akan dilakukan per bulan.

"3 bulan pertama sebesar Rp 600.000/KPM/bulan, lalu 3 bulan berikutnya sebesar Rp 300.000/KPM/bulan," terangnya.

Sri Mulyani juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat, yakni dengan menghapus batasan maksimal pagu dana desa yang digunakan untuk BLT Desa tersebut.

Skenario New Normal Buat PNS

Pemerintah tengah menyiapkan skenario new normal untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di tengah pandemi COVID-19. Menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji, skenario ini disiapkan sebagai pedoman bagi para PNS untuk dapat bekerja seoptimal mungkin selama vaksin COVID-19 belum ditemukan.

"Ya kita harus realistis saja bahwa corona ini belum ada obat/vaccine, jadi harus tetap waspada," ujar Wahyu kepada detikcom, Sabtu (23/5/2020).

Lalu, kapan skenario new normal buat PNS ini mulai diterapkan? Menurut Wahyu, protokol new normal ini baru akan dikeluarkan setelah ada arahan dari Gugus Tugas COVID-19.

"Persisnya tentu menunggu perkembangan keadaan dan keputusan dari Gugus Tugas," kata Wahyu.

Adapun skema buat PNS ini setidaknya terdiri dari tiga komponen yang diatur untuk menjalankan skenario new normal buat PNS tersebut.

Pertama, terkait sistem kerja ia menjelaskan akan diterapkan sistem flexible working arrangement yang mana PNS bisa bekerja dari kantor, rumah, atau tempat lain.

Secara rinci, sistem kerja ini akan mengatur siapa saja dan jenis pekerjaan apa yang bisa dilaksanakan dengan sistem kerja tersebut. Selain itu, akan diatur juga mengenai berapa hari dalam sepekan skema tersebut berlaku.

Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait siapa dan berapa batasan usia pegawai yang diperbolehkan untuk beraktivitas kembali, kata Wahyu, skema itu masih dalam pembahasan lebih lanjut.

"Masih ditelaah," imbuhnya.

Kedua, soal penerapan protokol kesehatan. Mulai soal jaga jarak di tempat kerja, pemakaian masker dan cuci tangan untuk mencegah penularan virus selama bekerja. Skema ini, kata Wahyu, tentunya nanti membutuhkan penyesuaian sarana dan ruang kerja.

Ketiga, diatur pula soal percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik antara lain seperti e-office (less paper/paper less), digital signature hingga rapat fisik dikurangi (sebagian besar rapat melalui video conference).

Pengusaha Muda Dukung Erick Thohir

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek dalam negeri di bawah Rp 14 miliar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), disambut baik oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming.

Maming menyebutkan, perusahaan swasta memiliki peranan besar dalam membantu pemerintah mengelola sejumlah proyek pembangunan dalam negeri. Selain itu, dirinya menyebutkan sudah saatnya para UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan mengembangkan usahanya.

"Kami mendukung penuh keputusan Menteri BUMN untuk menggandeng perusahaan swasta dalam menggarap proyek-proyek pembangunan dalam negeri kepada pelaku UMKM. Sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan berkontribusi untuk negara. Lagi pula, perusahaan swasta memiliki peranan penting untuk meningkatkan neraca perdagangan yang diperlukan untuk membiayai pembangunan," papar Maming dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/5/2020).

Lebih lanjut, Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tersebut mengungkapkan bahwa di HIPMI terdapat banyak UMKM dan startup yang berpotensi untuk berkembang namun kerap kali kesempatan mereka untuk bersinergi dengan pemerintah terbentur dengan masalah persaingan tidak sehat dan praktik monopoli.

"Perlu support maksimal dari pemerintah agar ke depannya generasi muda tidak ragu untuk jadi pengusaha. Di HIPMI sendiri mayoritas terdiri dari pelaku UMKM dan startup, mereka memiliki keahlian dan menguasai bidang usaha masing-masing, namun potensi ini sering kali belum tersentuh karena minimnya kesempatan untuk bersinergi dengan pemerintah," imbuh Maming.

Hotel BUMN Siapkan Protokol Kesehatan

PT Hotel Indonesia Natour (Persero) telah menyelesaikan standard operational procedure (SOP) dan protokol kesehatan yang baru dan saat ini aktif melakukan sosialisasi di seluruh jaringan hotelnya yang berada di berbagai kota di Indonesia dalam rangka menyambut bisnis the new normal.

Penerapan SOP dan protokol kesehatan yang baru tersebut sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir agar perusahaan pelat merah menyiapkan diri, melakukan antisipasi dini menghadapi the new normal.

"Seperti diketahui, dengan mewabahnya virus COVID-19, hal tersebut telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap cara orang bekerja, dalam melakukan perjalanan atau bepergian, hingga dalam menjalani kehidupan pada umumnya," kata Direktur Utama HIN, Iswandi Said, Sabtu (23/5/2020).

Melalui hal tersebut, HIN telah melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap seluruh prosedur dan mekanisme layanan dan operasional hotel dengan mengacu pada lembaga dan guidelines berstandar internasional mulai dari aspek manajemen, unit pendukung atau back office, hingga aspek operasional sehingga hotel-hotel Inna dapat beroperasi pada masa maupun pasca pandemi, atau the new normal sesuai persyaratan dan tuntutan tamu dan industri yang sangat mengutamakan aspek higienitas.

Pelaksanaan sosialisasi secara masif dan intensif tidak hanya dilakukan kepada seluruh karyawan kantor pusat dan unit-unit HIN di berbagai kota di Indonesia, namun SOP dan protokol kesehatan yang baru tersebut juga disosialisasikan kepada seluruh stakeholders HIN, yaitu para tamu, pelanggan, mitra bisnis, pemasok, dan masyarakat pada umumnya; sehingga HIN dan seluruh stakeholders dapat berkembang bersama-sama.

Pengembangan SOP dalam aspek manajemen antara lain menyangkut standar kesehatan dan higienitas karyawan, metode mencuci tangan, physical dan social distancing, hingga penetapan standar peralatan perlindungan bagi karyawan.

Dalam aspek back office, selain aspek human capital dan keuangan, sangat dikembangkan program dan kegiatan sales dan marketing dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti pengembangan berbagai aplikasi, program webinar, dan berbagai strategi online lainnya.

Seluruh aspek operasional hotel yang banyak menjadi touch points antara petugas dengan para tamu, yang meliputi layanan resepsionis, housekeeping, sekuriti, kitchen, food & beverage, layanan laundry, layanan spa, pool & fitness, hingga bidang engineering dan perawatan diberikan panduan yang sangat lengkap dan detail sebagai acuan pelayanan seperti 'DO's & DON'Ts the new normal'.

Selanjutnya juga SOP untuk pelaksanaan acara di meeting room dan ball room, kebersihan peralatan, nampan, troli, penggunaan sarung tangan, ketentuan menjaga jarak saat mengirimkan makanan, hingga SOP untuk mengantar tamu menggunakan buggy car, serta berbagai panduan lainnya.

Iswandi menekankan bahwa kebersihan, kesehatan, dan keamanan merupakan aspek yang sangat diutamakan dalam new normal ini, sehingga seluruh hotel Inna memiliki standar higienitas yang tinggi, dan para tamu akan merasa aman dan nyaman untuk menginap dan melakukan kegiatan di seluruh bagian dan area hotel-hotel Inna.

"Sekalipun merupakan industri yang pertama kali terkena dampak, dan yang terakhir dalam proses pemulihan; namun sejalan dengan berbagai perkembangan yang terjadi dewasa ini, diharapkan industri pariwisata dan juga industri perhotelan secara bertahap akan bergerak ke pemulihan", tutup Iswandi.

Pasar Ramai Jelang Lebaran

Sejumlah pasar tradisional dipadati masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Mulai dari pasar di DKI Jakarta hingga Bekasi.

Sejumlah pasar yang dipadati pembeli di antaranya adalah Pasar Senen, Pasar Jatinegara, Pasar Palmerah, Pasar Kebayoran Lama, dan Pasar Kramat Jati. Kemudian, Pasar Rawalumbu, Kota Bekasi juga tak kalah ramai akan pengunjung.

Padahal, semua kawasan tersebut masih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Corona (COVID-19).

Dari beberapa pasar tersebut, terpantau banyak pedagang yang tak mengenakan masker. Kepadatan pengunjung juga menunjukkan tak adanya physical distancing di dalam pasar. Kepadatan di pasar tak bisa dihindari jelang Lebaran.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran dalam memaksimalkan kebijakan PSBB di setiap pasar tradisional tidak bisa mengandalkan para pedagang. Bahkan, ia mengkritik keras pemerintah yang menerapkan PSBB, namun menurutnya tak menurunkan petugas untuk menertibkan kegiatan pasar.

"Pejabat terkait sudah tahu kondisinya begitu. Di mana peran pengelola pasar? Trantib? Kok hanya nguber-nguber?" tutur Ngadiran kepada detikcom, Sabtu, (23/5/2020).

Ia menegaskan, pihak-pihak berwenang harus berperan aktif jika ingin PSBB berjalan efektif di pasar.

"Mestinya kan dicek pedagang atau pengunjung masuk ke pasar dicek. Kan bisa dijaga itu pintu masuknya. jangan hanya nguber-nguber orang. Justru harusnya dibantu, diarahkan, diperiksa, diarahkan 'bapak-ibu jaga, harus pakai masker'," kata Ngadiran.

Ngadiran mengungkapkan, saat ini kondisi pedagang pasar terutama yang berjualan non-pangan sedang tertekan.

"Jangan bisanya kita ini disalahkan. Mau makan saja susah. Jadi petugas harus turun, itu tugas dia diturunkan," ujar dia.