.webp)
Pendaftaran kartu Pra Kerja batch 4 belum juga dibuka. Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M. Rudy Salahuddin mengatakan sebagai pengawas Kartu Pra Kerja sedang menunggu verifikasi anggaran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal ini pun membuat manajemen Kartu Pra Kerja belum bisa membayar biaya pelatihan pada lembaga pelatihan. Menurutnya, batch 4 akan dibuka usai kepastian verifikasi anggaran dari BPKP selesai, dan kemudian manajemen bisa membayarkan biaya pelatihan.
"Pelaksanaan batch 4 masih kita hold, selain itu memang PMO belum bayarkan satu sen pun ke lembaga pelatihan. Ini yang kita tunggu proses verifikasi dari BPKP selesai. Kemudian kita bisa bayarkan lembaga pelatihan dan selanjutnya batch 4 akan kita laksanakan," ujar Rudy dalam konferensi pers virtual, Senin (22/6/2020).
Dia menyebutkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah menyiapkan tim yang akan bekerja cepat untuk memverifikasi anggaran yang dikeluarkan dari batch 1 sampai 3. Hal ini dilakukan agar tidak ada pengelolaan anggaran yang melenceng.
"Kepala BPKP sudah siap sedia menyiapkan tim untuk verifikasi batch 1 sampai 3. Sehingga bisa mendapatkan dan dilihat tata kelola yang ada, agar ini betul-betul tidak melenceng dari aturan yang ada," papar Rudy.
Rudy mengatakan verifikasi BPKP dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal beberapa masalah dari program Pra Kerja.
Klik halaman selanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
