.webp)
Ekonomi Indonesia tahun ini begitu babak belur dihantam pandemi virus Corona atau COVID-19. Pemerintah sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 1%, bahkan skenario terburuknya bisa mencapai -0,4%.
Proyeksi itu kembali dibahas dalam rapat dengan Komisi XI yang membahas Asumsi dasar Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad meminta pemerintah untuk mempersiapkan diri jika terjadi skenario paling buruk, atau ekonomi sampai minus tahun ini. Apalagi saat ini banyak lembaga internasional yang memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI tak sampai 1%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lima lembaga Internasional tidak ada yang memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 1% tahun 2020 ini, yang tertinggi hanya 0,5%. Apa yang mendasari proyeksi Pemerintah bahwa ekonomi masih bisa tumbuh positif setidaknya 1% di 2020. Kami mendesak tim ekonomi Pemerintah untuk jujur agar publik bisa percaya terhadap arah kebijakan sudah tepat," tuturnya.
Dia meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario jika pertumbuhan ekonomi tahun ini sampai minus. Dengan begitu pemerintah bisa menetapkan target pertumbuhan ekonomi di 2021 lebih realistis.
Kamrussamad juga mengkritik asumsi dasar ekonomi makro KEM PPKF tahun 2021 yang dinilai terlalu optimistis. Sebab pemerintah percaya pemulihan ekonomi akibat COVID-19 akan terjadi dengan cepat atau dengan model V.
Menurutnya skenario model W dalam artian ada kemungkinan gelombang kedua pandemi terjadi dan model L yang berarti pemulihan ekonomi tidak terjadi secara cepat perlu dipertimbangakan. Hal itu bermanfaat untuk langkah antisipasi jangka menengah mengingat skenario jaring pengaman sosial kita hanya 3 bulan, 6 bulan, dan setahun.
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menambahkan, pemerintah boleh saja memasang target pertumbuhan ekonomi. Tapi dia meminta itu benar-benar dipersiapkan bagaimana agar bisa tercapai.
"DPR akan ikuti pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah tentang beberapa hal sangat serius yakni apakah dan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dicapai," tuturnya.
Hal itu diungkapkannya lantaran permasalahan mendasar yang membuat ekonomi Indonesia tertekan belum ada jalan keluarnya. Hingga saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19. Meski diterapkan new normal risiko terjadinya gelombang kedua masih terbuka lebar.
(das/zlf)
