.webp)
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementan agar segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, terutama terkait dengan fungsi pengawasan dalam kepatuhan pelaku usaha perkebunan untuk memiliki izin usaha perkebunan dan melaksanakan kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20%.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk merevisi target-target ekspornya sehubungan dengan perkembangan ekonomi dunia pasca COVID-19 dan kemudian memperhatikan kondisi produksi dan harga komoditas di dalam negeri. Hal ini sehubungan dengan terjadinya kasus produksi yang tidak diserap pasar dan mengalami penurunan harga harga yang sangat tajam.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementan mempertimbangkan dengan lebih cermat sehubungan dengan rencana pembukaan lahan sawah yang akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan tata ruang dan ekosistem lingkungan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menyarankan agar memanfaatkan lahan-lahan milik Pemerintah, seperti lahan milik BUMN Pertanian dan Kehutanan yang dapat dioptimalkan penggunaannya.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi risiko kebakaran dan kekeringan serta ancaman gangguan organisme pengganggu tanaman, yang akan menjadi dasar dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2021.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementan agar dalam upaya peningkatan produksi dilakukan pemetaan berdasarkan potensi lokal dan kesesuaian agroekosistem pertanian, sebagai basis dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2021 agar tepat sasaran.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementan dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2021 fokus pada program padat karya dan upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementan agar melakukan relokasi anggaran yang lebih mengakomodasi peningkatan produksi pada Direktorat Jenderal teknis, melalui penguatan dalam kegiatan pendukung produksi, antara lain perbaikan irigasi, embung, bantuan alat dan mesin pertanian yang tepat guna, Unit Pengolahan Pupuk Organik, dan unit pengolahan pascapanen komoditas pertanian.
Simak Video "Video Usul Tambahan Anggaran Rp 48 T, Kementerian PKP: 91% untuk Rakyat"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
