.webp)
Suahasil menjelaskan, anggaran yang diusulkan sebesar RP 42,36 triliun ini juga lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 baik dari pagu awal maupun setelah penghematan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Pagu awal tahun 2020 sebesar Rp 49,87 triliun dan dihemat sebesar Rp 4,59 triliun atau menjadi Rp 45,28 triliun.
Sedangkan anggaran yang diusulkan tanpa memasuki anggaran BLU, maka besarannya menjadi Rp 33,86 triliun atau berkurang sekitar Rp 8,50 triliun.
"Kalau dibagi antara rupiah murni dan BLU, rupiah murni pada tahun 2021 di Kemenkeu dengan 5 program totalnya Rp 33,86 triliun, dan BLU Rp 8,5 triliun," jelasnya.
Jika dilihat dari masing-masing unit eselon I, maka anggaran Rp 42,36 triliun itu terbagi untuk Setjen sebesar Rp 21,98 triliun, Itjen sebesar Rp 95,55 miliar, Ditjen Anggaran sebesar Rp 138,72 miliar, Ditjen Pajak sebesar Rp 7,55 triliun.
Selanjutnya, Ditjen Bea Cukai sebesar Rp 3,15 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp 106,01 miliar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebesar Rp 95,51 miliar, Ditjen Perbendaharaan Rp 7,65 triliun, Ditjen Kekayaan Negara sebesar Rp 741,72 triliun, Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp 115,08 triliun, BPPK sebesar Rp 634,67 miliar, dan LNSW sebesar Rp 92,96 miliar.
Selain itu, Suahasil juga meminta persetujuan Komisi XI DPR terkait dengan fleksibilitas Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian atau menggeser program yang ada di masing-masing unit eselon 1.
"Demikian kami sampaikan, mohon perkenan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk dapat menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 20201," ungkapnya.
Simak Video "Video: Sri Mulyani Sebut APBN Bulan Mei Defisit Rp 21 T"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)
