Erick Thohir Buka-bukaan soal Imunisasi Massal Vaksin Corona di 2021

Pemerintah menargetkan imunisasi massal vaksin Corona berlangsung di 2021. Saat ini pemerintah sedang melakukan uji klinis tahap III dan diharapkan vaksin ini akan diproduksi kuartal I-2021 (Januari-Maret).

Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir mengatakan imunisasi massal vaksin Corona dilakukan dalam rangka memulihkan ekonomi nasional.

Sebelum masuk pada rencana imunisasi massal, Erick mengaku pemerintah akan menjaga masyarakat sehat dan produktif melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dianggarkan Rp 695,2 triliun.

"Setelah ini berjalan, tetap kita menjalankan yang namanya stimulus ekonomi, dan yang namanya penemuan vaksin yang nantinya diharapkan di awal tahun depan imunisasi massal," kata Erick dalam video conference FMB9, Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

Anggaran Rp 695,2 triliun ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Erick juga meminta pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia lebih bersabar menunggu perekonomian nasional tumbuh kembali seperti sebelum adanya Corona. Prioritas pemerintah saat ini ada tiga, yaitu Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Ketiga prioritas ini harus dijalankan sesuai urutannya, yaitu dimulai dengan mengatasi masalah kesehatan.

"Makanya saya ketemu Kadin, kami sampaikan sabar karena setelah ini dilakukan baru kita bicara Indonesia tumbuh," jelasnya.

Menurut Erick, jika masalah kesehatan bisa ditangani, ekonomi akan bangkit dengan sendirinya meskipun pada kuartal II-2020 ekonomi nasional minus 5,32%. Akan tetapi Erick mengatakan realisasi tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Dia menyebut Malaysia minus 17,1%, Singapura minus 12,6%, Filipina minus 16,5%.

"Kebijakan Presiden nggak lockdown Indonesia itu tepat. Jadi kita juga nggak usah debat lagi," ungkapnya.