Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019 yang berisi kenaikan nilai barang milik negara (BMN) dari Rp 6.325,3 triliun menjadi Rp 10.467,5 triliun, atau meningkat sebesar 65%.
"Peningkatan nilai ini tentu juga meningkatkan nilai aset milik pemerintah pusat dari yang tadinya Rp 6.325,3 triliun sekarang menjadi Rp 10.467,5 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (22/9/2020).
Pada tahun lalu BPK juga mencatat ada kenaikan nilai aset negara dalam neraca LKPP. "Penilaian BMN kita pada tahun lalu yang telah diaudit oleh BPK telah menyebabkan peningkatan nilai aset tetap di dalam neraca LKPP dari yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.931,1 triliun, menjadi Rp 5.949,9 triliun," tutur Sri Mulyani.
Ia mengatakan, dengan adanya peningkatan nilai BMN ini maka ada perubahan di dalam nilai pasar.
"Artinya barang milik negara kita yang peningkatan nilainya menunjukkan adanya perubahan di dalam nilai pasar itu menggambarkan nilai dari upaya kita di dalam menggunakan keuangan negara secara bertanggung jawab," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Menurutnya, di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) ini pemerintah harus bisa memanfaatkan BMN. Misalnya, memanfaatkan BMN untuk menjadi fasilitas isolasi mandiri.
"Dengan kondisi saat ini peran nyata BMN dan BMD adalah sangat penting, dan kita harus upayakan BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Dalam kondisi penanganan COVID-19 saat ini kita melihat banyak BMN yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan," paparnya.
Ia mengatakan, pemanfaatan itu pun sudah dilakukan di beberapa wilayah seperti pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran, Asrama Haji Pondok Gede, dan fasilitas penampungan pengungsi dari Vietnam dan Kamboja di Pulau Galang.
"Kementerian Negara dan Pemda diharapkan untuk terus melakukan peningkatan pemanfaatan BMN ini, sehingga dia tidak hanya berfungsi untuk pemerintahan, tapi juga bagi masyarakat dan ekonomi," pungkasnya.
(ara/ara)
