Marak Lowongan Kerja Palsu Saat Pandemi, Negara Lakukan Apa?

Dirjen Pembinaan Penempatan tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono menjelaskan perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan harus terdaftar secara legal, mudah diakses.

Selain itu memuat informasi lowongan pekerjaan yang ditawarkan dan yang dibutuhkan, terbuka untuk umum (setiap tahapan tes lowongan pekerjaan diinformasikan) dan contact person mudah diakses.

Selain itu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan menjelaskan requirement yang dibutuhkan dan Job Description terkait dengan lowongan tersebut. "Perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan seharusnya memiliki website resmi yang mudah diakses," kata dia kepada detikcom.

Kemudian perusahaan Start Up yang menawarkan Lowongan pekerjaan yg saat ini sedang menjadi tren, harus dipastikan terlebih dahulu legalitas dan kredibilitas perusahaan.

Untuk menekan lowongan pekerjaan fiktif, antisipasi dari pemerintah adalah lebih kepada aspek pengawasan dan pengendalian memberikan informasi secara online maupun offline terkait penyampaian laporan atau keluhan yang masuk.

"Setelah itu dilakukan pemeriksaan atau verifikasi lokasi/perusahaan yang dilaporkan, dalam hal ini bisa bekerjasama dengan fungsional pengawasan," jelas dia.

Laporan yang diperoleh kemudian disampaikan ke pusat untuk dilakukan verifikasi perzinan. Pihak Kementerian, dalam hal ini Direktorat PTKDN melalui subdit Kelembagaan Penempatan TK, juga melakukan bimtek dalam rangka menguatkan pemahaman, kinerja maupun pengawasan dari LPTKS yg secara berkesinambungan diikuti pula dengan evaluasi LPTKS.

"Jika nantinya ada laporan bahwa terjadi tindakan fiktif dan merugikan, koordinasi dengan pihak kepolisian, pengawasan di wilayah tersebut akan terus dilakukan," ujar dia.

Baca lebih lengkap di halaman selanjutnya.