Jakarta -
Berita terpopuler detikFinance Jumat (9/10/2020) tentang pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani. Dia mengatakan pihak buruh juga ikut terlibat dalam pembahasan undang-undang (Omnibus Law) Cipta Kerja.
Selain itu, berita terpopuler lainnya tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan 9 hoax tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Kemudian ada pula berita terpopuler tentang pernyataan ekonom Faisal Basri bahwa ada membisiki Presiden Jokowi terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Apa maksudnya?
Penasaran pengin tahu informasinya? Baca 5 berita detikFinance terpopuler berikut ini. Langsung klik halaman selanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja sebetulnya sudah melibatkan kalangan buruh. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengungkapkan setidaknya ada enam konfederasi besar di bidang perburuhan yang ikut terlibat selama hampir tiga pekan di bulan Juli lalu.
"Seingat saya ada enam konfederasi besar yang ikut membahas bersama kami pasal per pasal dari pagi sampai malam. Itu di bulan Juli," kata Rosan kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis malam (8/10/2020).
Dia mengakui ada dua konfederasi besar yang mundur di tengah pembahasan yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea. Seperti diketahui, dua petinggi konfederasi ini pula yang bertemu Presiden Joko Widodo sebelum RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR pada 5 Oktober lalu.
Baca selengkapnya di sini: Kadin Ungkap Serikat Buruh Ikut Bahas Omnibus Law
Langsung klik halaman selanjutnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini menggelar konferensi pers terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi tampil untuk menangkal hoax yang bermunculan terkait UU sapu jagat tersebut.
Jokowi menilai aksi demo yang terjadi belakangan ini lantaran banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat. Dia meyakini UU tersebut tidak akan membebani masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
"Saya melihat adanya unjuk rasa, penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial," ucapnya dalam konferensi pers secara elektronik dari Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).
Baca selengkapnya di sini: 9 Hoax Omnibus Law Cipta Kerja yang Ditangkis Jokowi
Langsung klik halaman selanjutnya
Ekonom senior Faisal Basri meyakini tak ada urgensi yang jelas antara kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja dengan menarik investasi ke Indonesia. Mengingat, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia cenderung tumbuh positif, demikian pula dengan investasinya.
Menurut Faisal, ada pihak yang membisiki Jokowi hingga akhirnya terdesak untuk membuat Omnibus Law Cipta Kerja.
"Ada yang membisiki, atau ada yang memberikan masukan, ini pak karena investasi anjlok pak, investasi memble pak, kemudian pak Jokowi di CNN Indonesia itu saya kutipnya di sana, mengatakan begini, Jokowi soal penghambat investasi, investasi yang memble itu ada penghambatnya, dia mengatakan 'saya akan kejar dan hajar'," ujar Faisal kepada detikcom dalam acara Podcast Tolak Miskin Episode ke#31 bertajuk 'Kejar Tayang RUU Cipta Kerja Buat Siapa?', Rabu (7/10/2020).
Baca selengkapnya di sini: Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Faisal Basri
.webp)
