Hari Pangan Sedunia, Mimpi RI Swasembada Cuma Sebatas Target

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 16 Okt 2020 16:30 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jakarta -

Hari Pangan Sedunia tahun 2020 yang jatuh pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2020 belum dirayakan Indonesia dengan swasembada pangan. Indonesia dilihat sebagai negara yang belum sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya karena masih dibantu impor.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa. Menurutnya, sejumlah komoditas pangan strategis Indonesia masih didominasi dengan impor.

"Semakin jauhlah dari swasembada pangan. Jangan bicara beras, tapi pangan. Kita ingat hampir 100% bawang putih kita impor. Kemudian kedelai di atas 80% kita impor, gula 60-70%, dan berbagai produk lainnya," kata Andreas kepada detikcom, Jumat (16/10/2020).

Padahal, menurut Andreas di era 1990-an, sebagian besar kebutuhan pangan Indonesia hampir mendekati cita-cita swasembada.

"Padahal sampai akhir tahun 90-an hampir semua komoditas pangan penting itu hampir swasembada. Kalau menurut definisi swasembada pangan itu kan hanya 10% impor. Dulu hampir semua swasembada. Tapi sekarang semakin lama, impornya semakin besar," urainya.

Ia mengatakan, melihat sumber dayanya, Indonesia mampu meraih cita-cita swasembada pangan. Hanya saja, kebijakan pemerintah yang dirasa semakin menjauhkan dari cita-cita tersebut.

"Dari sumber dayanya ya siap, nggak ada masalah. Hanya kebijakannya salah semua. Untuk mencapai swasembada, lalu buat food estate, itu meleset lah," tegas dia.

Ia mengatakan, dari 17 sektor usaha di Indonesia, petani adalah pekerja dengan upah terendah. Menurutnya, jika ingin swasembada pangan, maka naikkan dulu kesejahteraan petani.

"Kita lihat lebih sempit lagi, upah buruh tani itu hanya 62% dari upah buruh bangunan. Mana ada orang tertarik ke dunia pertanian?" imbuh dia.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, untuk meraih cita-cita swasembada pangan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

"Kalau menurut saya PR nya banyak, tantangannya banyak terutama soal lahan, itu isu krusial. Satu konversi, itu masih kita hadapi. Kedua tantangan bagaimana penggunaan lahan untuk infrastruktur dan pembangunan nasional itu kadang juga jadi satu persoalan yang pelik. Lalu, yang perlu dipikirkan juga mempercepat implementasi Undang-undang (UU) Perlindungan Pangan berkelanjutan. Kan sudah ada UU-nya, Peraturan Pemerintah (PP) sudah ada, di beberapa daerah sudah ada Perda. Tapi kan implementasinya masih berat," terang dia.

Senada lagi dengan Andreas, ia mengatakan, kunci swasembada pangan adalah kesejahteraan petani. Sayangnya, saat ini petani masih jauh untuk memperoleh kesejahteraan.

"Orientasi pembangunan itu petaninya harus diarahkan ke peningkatan kualitas kehidupannya. Supaya muncul impact-nya. Kalau sekarang kan bagaimana produksinya dipaksa naik. Tapi petani tidak jadi concern. Jadi seolah-olah petani hanya jadi mesin produksi, mesin tanam," katanya.

Presiden Jokowi sendiri sempat beberapa kali menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan di masa pemerintahannya. Salah satunya Jokowi pernah menyampaikannya pada Desember 2014 lalu saat berbicara di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

"Sudah hitung-hitungan, 3 tahun nggak swasembada, saya ganti menterinya. Yang dari fakultas pertanian bisa antre. Tapi saya yakin bisa, hitung-hitungannya ada. Jelas sekali. Konsentrasi 11 provinsi, rampung, sudah ada perhitungan," kata Jokowi dalam acara kuliah umum di Balai Senat Balairung UGM, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014) silam.

(eds/eds)