Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan tata cara bersepeda di jalan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menyusun tata cara bersepeda di jalan dengan mengedepankan aspek keselamatan.
"Sebelum kita membuat peraturan, penggunaan sepeda macem-macem. Ini kita lihat sangat rawannya menggunakan sepeda sebelum ada aturan," kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam webinar Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2020, Jakarta, Sabtu (17/10/2020).
Dalam aturan tersebut, Budi menjelaskan ada tiga hal yang diatur. Pertama, persyaratan teknis sepeda. Kedua, tata cara bersepeda. Ketiga, fasilitas pendukung sepeda.
Untuk persyaratan teknis sepeda, Budi mengatakan kategorinya dibuat menjadi dua yaitu sepeda kepentingan umum dan sepeda olahraga. Khusus sepeda umum seperti untuk aktivitas sehari-hari, ke sekolah, pasar, kantor harus dilengkapi dengan bel, spakbor, sistem rem, pedal bereflektor, lampu dan alat pemantul cahaya.
Sementara untuk sepeda balap, sepeda gunung atau jenis sepeda lainnya sama seperti yang berlaku di sepeda umum hanya saja spakbor dikecualikan.
Mengenai penggunaan helm, Budi memastikan hanya diwajibkan untuk sepeda yang digunakan dengan kecepatan tinggi seperti sepeda balap (road bike) maupun sepeda gunung.
"Ini juga aturannya di dalam regulasi sesuai kesepakatan untuk kepentingan olahraga, road bike, MTB, yang berkecepatan tinggi, kalau yang untuk kepentingan umum tidak," jelasnya.
Mengenai tata cara bersepeda, Budi menjelaskan ketentuannya menggunakan alat pelindung diri berupa helm, pada kondisi malam hari bersepeda menggunakan pakaian dan atribut yang dapat memantulkan cahaya, menggunakan alas kaki, dan memahami serta mematuhi tata cara berlalu lintas.
Langsung klik halaman selanjutnya
