Dengan kejadian seperti itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai mereformasi dengan melakukan front office, middle office, dan back office. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang transparan dan memangkas rantai birokrasi.
"Front office dilakukan untuk memberikan pelayanan yang transparan, orang hadir dan tidak diketemukan dengan middle dan back office, itu cara pertama untuk mulai membersihkan calo-calo anggaran, sehingga KPPN menjadi relatif baik, dilakukan otomatisasi di dalam pelayanan sehingga masyarakat semakin tahu," ungkapnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menceritakan reformasi dilakukan dengan menunjuk perbankan sebagai pihak ketiga sebagai penerima setoran negara. Dengan begitu, tidak ada lagi interaksi langsung dengan Kementerian Keuangan.
Tidak sampai di situ, Kementerian Keuangan juga mengimplementasikan treasury single account yang yang mengkonsolidasikan pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran negara dalam satu saldo kas. Selanjutnya dibentuk treasury billing room.
"Kita melihat bahwa evolusi atau perubahan di DJPB merupakan suatu langkah yang luar biasa, namun Kementerian Keuangan tidak perlu harus merasa oh kita sendirian, kita coba melakukan bench marking , modernisasi dari sistem pembendaharaan negara kita," ungkapnya.
(hek/eds)
