Jakarta -
Realisasi belanja negara sudah mencapai Rp 2.041,8 triliun hingga akhir Oktober 2020. Angka tersebut sudah mencapai 74,5% dari target Rp 2.739,2 triliun atau mengalami peningkatan 13,6%.
Dari realisasi tersebut, anggaran belanja pemerintah sudah terserap Rp 1.343,8 triliun atau 68,0% dari target Rp 1.975,2 triliun. Jika dirinci, belanja kementerian/lembaga (KL) sudah mencapai Rp 725,7 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 618,2 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 698,0 triliun.
Khusus belanja K/L, Kementerian Keuangan mencatat yang paling besar penyerapannya adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hingga akhir Oktober, instansi yang dipimpin Prabowo Subianto ini sudah membelanjakan Rp 91,3 triliun atau 77,5% dari pagu Rp 117,9 triliun di Perpres 72 Tahun 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini para K/L membelanjakan anggaran barang modal besar, Kemenhan digunakan untuk Alutsista," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference tentang APBN KiTA edisi November, Senin (23/11/2020).
Realisasi terbesar kedua, kata Sri Mulyani diduduki oleh Kementerian Sosial. Realisasinya Rp 116,2 triliun atau 111,3% dari pagu Rp 104,4 triliun. Di posisi ketiga ada Kepolisian dengan realisasi Rp 73,8 triliun atau 79,6% dari target Rp 92,6 triliun.
Berikut rincian penyerapan anggaran 10 K/L hingga akhir Oktober 2020:
1. Kementerian Pertahanan Rp 91,3 triliun atau 77,5% dari pagu Rp 117,9 triliun
2. Kementerian Sosial Rp 116,2 triliun atau 111,3% dari pagu Rp 104,4 triliun
3. Polri Rp 73,8 triliun atau 79,6% dari pagu Rp 926 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp 69,6 triliun atau 88,7% dari pagu Rp 78,5 triliun
5. Kementerian PUPR Rp 57,9 triliun atau 76,6% dari pagu Rp 75,6 triliun
6. Kemendikbud Rp 48,5 triliun atau 68,6% dari pagu Rp 70,7 triliun
7. Kementerian Agama Rp 49,5 triliun atau 79,2% dari pagu Rp 62,4 triliun
8. Kemenkeu Rp 46,4 triliun atau 118,9% dari pagu Rp 39 triliun
9. Kemenaker Rp 17,3 triliun atau 386,9% dari pagu Rp 4,5 triliun
10. Kemen KUKM Rp 22,4 triliun atau 3.447% dari pagu Rp 600 miliar
Sementara dari sisi capaian manfaat APBN 2020 hingga akhir November 2020, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci pertama adalah untuk bansos, bantuan pemerintah, subsidi, dan dukungan UMKM. Dari belanja pemerintah pusat tersalurkan untuk PKH ke 10 juta KPM, bantuan sembako Jabodetabek 1,9 juta KPM, bantuan tunai non PKH sebanyak 9 juta KPM, bantuan subsidi upah 12,4 juta karyawan, bantuan upah honorer 2,4 juta guru honorer.
Kartu sembako 19,4 juta KPM, bansos tunai non Jabodetabek 9,2 juta KPM, bantuan beras peserta PKH 10 juta KPM, kartu prakerja 5,6 juta peserta, diskon listrik 31,4 juta KPM, subsidi bunga UMKM kepada 20,4 juta debitur, penjaminan kredit UMKM kepada 246,6 ribu debitur, bantuan usaha mikro kepada 9,32 juta penerima, pembiayaan investasi LPDB kepada 101 ribu UMKM, subsidi pupuk 7,2 juta ton, dan insentif perumahaan sebanyak 12.904 unit rumah.
Sementara yang berasal dari TKDD, ada BLT dana desa kepada 8 juta penerima, kegiatan padat karya diikuti 281 orang, bantuan budidaya ternak sebanyak 7.810 unit/set, 7.494 ternak, 63.510 bibit/benih. Ada juga bantuan peralatan sebanyak 131 unit, fasilitas promosi sebanyak 5 frekuensi kepada 520 orang, dan bantuan usaha untuk 520 UMKM.
Sementara di sektor kesehatan, dari anggaran belanja pusat termasuk PEN, ada peserta PBI JKN kepada 96,4 juta jiwa, insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat sebanyak 357,4 ribu, bantuan iuran JKN PBPU/BP kepada 44,4 juta jiwa, santuan 100 nakes, pembayaran kepada 133,7 ribu pasien COVID-19 yang dirawat, alat material pada 110 RS Kemhan/TN berjumlah 2 juta APD, 5,76 juta rapid test, dan 1 juta masker KN95. Selanjutnya ada alat kesehatan pada 53 RS Polri berupa APD, masker, dan incinerator, dan terakhir ambulance Polri targetnya 198 unit.
Sementara yang berasal dari TKDD, ada insentif nakes daerah sebanyak 221,9 ribu, pelatihan nakes kepada 1.171 orang, tenaga administrasi sebanyak 458,8 ribu orang. Penambahan gedung/ruang baru puskesmas sebanyak 247 paket, pembayaran iuran JKN kepada 664.595 orang, pembangunan rehab faskes sebanyak 6 dan 3 lokasi, pembayaran tindakan kesehatan fakir miskin sebanyak 2.935 orang.
Selanjutnya pengadaan alat kesehatan sebanyak 71.165 unit, bantuan operasional untuk 8.819 puskesmas, obat-obatan atau barang habis pakai sebanyak 215088 paket, dan pelayanan kesehatan promotif/preventif kepada 3.320 orang kuratif rehabilitatif sebanyak 530,2 ribu orang.
Sementara sektor pendidikan, dari anggaran belanja pusat ada program Indonesia pintar kepada 15,95 juta jiwa, bidik misi/KIP kuliah kepada 763,72 ribu mahasiswa, subsidi kuota internet kepada 44,3 juta penerima, BOS Kementerian Agama kepada 7,6 juta siswa, bangun/rehab 528 SD/menengah.
Selanjutnya bangun/rehab madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 226 sekolah, BOP pesantren sebanyak 193 ribu lembaga dan 14,2 ribu pesantren, pembangunan 24 asrama dan 25 ruang belajar pada pondok pesantren, dan bangun/rehab kelas/madrasah dan sekolah keagamaan dari Kementerian PUPR sudah 48,86% dari target 100 pesantren.
Sementara dari belanja TKDD, terdapat BOS kepada 44,1 juta siswa pada 216 ribu sekolah, rehabilitasi 30.138 ruang kelas, BOS PAUD bagi 5,8 juta anak, pembangunan RKB beserta perabot sebanyak 6.404 ruang, tunjangan profesi kepada 1,07 ribu guru, pengadaan peralatan pendidikan sebanyak 42.915 paket, pelatihan kepariwisataan 23.067 peserta pelatihan dari 64 ITC, dan pembangunan laboratorium sebanyak 2.903 ruang.
Selanjutnya dari sektor infrastruktur, yang berasal dari belanja pusat realisasinya untuk pembangunan jaringan irigasi sudah 280,84 km dengan rata-rata fisik 81,84%, rehabilitas jaringan irigasi tersier sebanyak 125.768 hektar atau 92,75%, pembangunan 45 bendungan dengan rata-rata fisik mencapai 53,61%, rehabilitasi jaringan irigasi rata-rata fisik 64%.
Lalu ada pembangunan jalan baru sepanjang 171,91 km, rel kereta api 122,2 km'sp, pembangunan pelabuhan di 5 lokasi, pembangunan jembatan sepanjang 4.569,4 meter, jaringan gas di 23 kabupaten/kota sepanjang 129.055 sambungan rumah atau sudah 92,43%, dan terakhir padat karya kepada 2,2 juta tenaga kerja.
Sementara yang berasal dari TKDD, ada jaringan irigasi dengan rincian pembangunan 240 hektar, peningkatan 222 hektar, rehabilitasi 15.959 hektar. Ada sistem penyediaan air minum dengan rincian pembangunan baru 7.791 SR, peningkatan 22.748 SR, dan perluasan 26.969.
Untuk jalan ada pembangunan 37 km, pemeliharaan 189 km, dan peningkatan 939 km. Lalu jembatan, pembangunan 150 meter dan pemeliharaan 225 meter. Sanitasi, pembangunan tangki septik 52.023 unit, pembangunan MCK++ 165 unit, dan pembangunan IPAL 594 unit.
Sedangkan pertanian, ada pembangunan sumber air sebanyak 1.241 unit, pembangunan balai penyuluhan pertanian (BPP) baru 12 unit, renovasi BPP sebanyak 5.239 meter, sarana pendukung BPP 213 paket, dan pembangunan/renovasi UPTD/balai sebanyak 52 unit.
.webp)
