Sri Mulyani: 30% Pengguna Layanan Publik Masih Harus Bayar Sogokan

Tak hanya sogokan, Sri Mulyani Indrawati juga membeberkan hasil survei yang menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan koneksi pribadi di kalangan pemerintahan demi memperoleh pelayanan publik.

"Kemudian masih ada 36% pengguna layanan di Indonesia yang bisa melakukannya apabila memiliki koneksi pribadi. Ini tidak menggambarkan bahwa kita melayani rakyat apapun latar belakangnya," urai dia.

Oleh sebab itu, ia meminta fakta ini dijadikan sebagai bahan pelajaran, dan para pegawai/pejabat pemerintahan bisa memperbaiki kinerjanya.

"Hal inilah yang merupakan tantangan kita dari sisi yang disebut kinerja integritas Indonesia," tegasnya.

Terlebih kepada jajaran Kemenkeu, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan untuk tidak terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi.

"Saya harap, jajaran Kemenkeu tidak hanya bicara anti korupsi di lingkungan kita. Tetapi kita bertanggung jawab untuk perbaiki policy regulasi. Dana transfer ke daerah yang sangat besar untuk Pemda melayani masyarakat tanpa sogokan, itu harus terus ditingkatkan efektivitasnya," tandas dia.