RI Punya Lembaga Pengelola Investasi Bermodal Rp 75 T

Agar LPI tidak mengalami kerugian, Isa mengungkapkan pemerintah akan melakukan beberapa upaya pencegahan dan antisipasi. Salah satunya melalui jajaran dewan direksi dan dewan pengawas, pada jajaran tersebut pemerintah akan melibatkan para profesional dalam menjalankan LPI.

"Mekanisme investasi dipilih dengan cermat untuk mencegah kerugian akan dilakukan lebih dulu," jelasnya.

Jika LPI merugi, Isa mengatakan pemerintah akan memberikan tambahan modal lagi. Namun begitu dirinya tidak berharap LPI akan mengalami kerugian. Mengenai pemenuhan modal LPI yang sebesar Rp 75 triliun, Isa menyebut bisa dipenuhi pada tahun 2021. Dana tersebut tidak hanya berasal dari APBN melainkan bisa dari BUMN.

"Dengan cara apa? Bisa diambil dari APBN 2021, sedang dibahas alokasinya, bisa juga dari aset-aset lain yang sudah dimiliki negara," katanya.

"Paling jelas adalah bisa saja saham BUMN. Bisa kita kemudian sertakan sebagai PMN tambahan di SWF," tambahnya.

LPI mendapat komitmen investasi dari lembaga keuangan internasional asal Amerika Serikat (AS) dan Jepang sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 84,6 triliun (kurs Rp 14.100/US$). LPI dibentuk pemerintah atas mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan lembaga keuangan yang telah menandatangani komitmen untuk berinvestasi ke LPI pada akhir November 2020 adalah The United States International Development Finance Corporation (DFC) sebesar US$ 2 miliar dan The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar US$ 4 miliar.

"Lembaga Pengelola Investasi (LPI) telah memperoleh komitmen investasi dengan total dana 6 miliar dolar AS," ujar Airlangga.