Pakar Hukum Bisnis Universitas Airlangga, Profesor Budi Kagramanto mewanti-wanti pelaku usaha, terutama emiten di Bursa Efek Indonesia agar meyampaikan laporan kinerja tahunan secara benar jika tidak ingin berurusan dengan hukum. Pasalnya, praktik mempercantik laporan keuangan di penghujung tahun atau biasa disebut window dressing kerap merugikan investor.
Ia mencontohkan kasus laporan keuangan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun 2017 yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Budi, manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen lama AISA, merupakan tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Pertama adalah investor yang berinvestasi di saham AISA. Kedua perusahaan itu sendiri. Ketiga citra industri pasar modal menjadi tercoreng.
"Kalau setiap perusahaan melakukan hal seperti itu bisa kacau. Sudah tepat Jaksa Penuntut Umum menggunakan UU (Undang-Undang) Pasar Modal kepada terdakwa, ada ketentuan pidana di situ. Pertanggung jawabannya bisa sampai kekayaan pribadi," kata Budi, Senin (4/1/2021).
Seperti diketahui, manajemen lama AISA, yakni Joko Mogoginta mantan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan Budhi Istanto Suwito mantan Direktur AISA, tengah didakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran diduga menggelembungkan (overstatement) piutang anak usaha ke AISA dalam laporan keuangan 2017. Imbasnya, laporan keuangan konsolidasi AISA tampak menarik.
Cantiknya laporan keuangan tersebut membuat investor di pasar modal membeli saham AISA. Harga saham AISA pun sempat melesat hingga Rp 2.360 per saham pada 2017. Namun kinerja tersebut hanya di atas kertas, sebab fundamental AISA saat itu bertolak belakang dengan laporan keuangan.
Kejanggalan mulai terendus ketika AISA gagal bayar kewajiban bunga Obligasi dan Sukuk. Pada waktu itu, Direktur Utama Tiga Pilar Sejahtera Food Joko Mogoginta dalam keterbukaan Informasi ke Bursa Efek Indonesia, menyampaikan "Bersama ini kami sampaikan bahwa posisi kas dan setara kas perusahaan per tanggal 26 Juni 2018 belum memadai untuk membayar bunga obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo 19 Juli 2018."
Bersambung ke halaman selanjutnya.
