Sejak 2010, Pemerintah 'Tanam Modal' di BUMN Rp 2.397 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan nilai investasi permanen pemerintah kepada berbagai entitas mencapai Rp 2.397,25 triliun. Angka ini merupakan akumulasi kepemilikan pemerintah pada berbagai entitas seperti BUMN, badan usaha lainnya, dan lembaga keuangan internasional dalam periode 2010-2019.

Sri Mulyani menyebut, nilai investasi permanen pemerintah ini tidak hanya berasal dari penyertaan modal negara (PMN), namun juga dari akumulasi laba dan revaluasi aset.

"Dalam investasi permanen penyertaan modal pemerintah Rp 2.397 triliun yang merupakan akumulasi dari kepemilikan pemerintah pada berbagai entitas BUMN dan badan usaha lainnya dan lembaga keuangan internasional," kata Sri Mulyani saat raker bersama Komisi XI DPR yang digelar secara virtual, Senin (8/2/2021).

Dalam 10 tahun terakhir, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut nilai investasi permanen pemerintah pada BUMN, badan usaha lainnya tumbuh positif, kecuali kepada lembaga keuangan internasional seperti IMF.

Dia menjelaskan pertumbuhan investasi pemerintah kepada lembaga keuangan internasional dalam hal ini IMF tidak tumbuh signifikan karena adanya pengalihan pencatatan kepada Bank Indonesia yang sesuai dengan PP Nomor 97 Tahun 2015.

Nilai investasi permanen pemerintah yang mencapai Rp 2.397,25 triliun ini naik pesat jika dibandingkan dengan posisi tahun 2010 yang sebesar Rp 523,29 triliun. Pada saat itu, untuk PMN sebesar Rp 170,27 triliun, laba yang ditahan sebesar Rp 1.215,9 triliun, revaluasi aset sebesar Rp 813,72 triliun, dan dividen yang disetor ke negara sebesar Rp 376,14 triliun.

"Jadi dalam hal ini, 10 tahun terakhir kita telah menerima sisi dividen sebanyak Rp 376 triliun," jelasnya.

Sedangkan investasi permanen pemerintah pada badan usaha lainnya tercatat sebesar Rp 3,97 triliun pada tahun 2010 dan meningkat menjadi Rp 27,56 triliun pada tahun 2019. Begitu juga pada lembaga keuangan internasional yang sebesar Rp 34,63 triliun pada tahun 2010 dan menurun menjadi Rp 22,6 triliun.

"Untuk LKI tahun 2010 Rp 34,63 triliun, PMN dilakukan Rp 15,49 triliun atau biasanya untuk share holder dan selisih kurs jika semakin menguat nilainya jadi lebih kecil kalau melemah nilainya jadi besar Rp 9,88 triliun. Tahun 2015 kepemilikan saham kita di IMF dialihkan ke BI Rp 37,4 triliun sehingga yang dimiliki dalam buku pemerintah di tahun 2019 Rp 22,6 triliun," ungkapnya.