Jakarta -
Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai alias PPN. Tarif PPN akan dinaikkan secara multi tarif, selain itu semua barang dan jasa akan terkena PPN.
Dengan begitu sembako hingga sektor pendidikan pun akan terkena PPN. Ekonom senior Faisal Basri menolak hal tersebut. Menurutnya, banyak masyarakat di Indonesia yang masih masuk ke dalam kelas rentan kemiskinan. Khawatirnya, penerapan PPN untuk komoditas sembako dapat membebani masyarakat.
"Yang rentan ini jauh lebih besar. Jadi hati-hati menerapkan peningkatan PPN, karena PPN berlaku ke semua orang. Apalagi dinaikkan tarifnya, dan sembako dikenakan," ungkap Faisal Basri dalam diskusi Indef, Minggu (4/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memaparkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Meskipun angka kemiskinan berhasil turun ke sekitar 9-10%, namun banyak masyarakat yang sebenarnya masih berada di jurang kemiskinan alias nyaris miskin.
Faisal memaparkan 52,8% penduduk Indonesia posisinya rentan dan mengkhawatirkan terjun ke jurang kemiskinan. Ada goncangan ekonomi sedikit bisa saja kembali menyentuh angka kemiskinan. Jumlah penduduk nyaris miskin ini diperkirakan ada 143 jutaan, sementara penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ada 27 ribuan jiwa.
"Yang tidak miskin ini jauh dari sejahtera, 52,8% penduduk kita posisinya insecure, rentan. Ada shock sedikit mereka miskin kembali," ungkap Faisal Basri.
Meski begitu, Faisal mengaku memang argumen Kementerian Keuangan yang menyebutkan semua barang dan jasa harus dikenakan PPN sebetulnya tidak salah. Dia pun mengakui dirinya sepakat.
Apalagi kalau memang benar pemerintah akan membuat mekanisme khusus untuk beberapa komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk PPN-nya dibuat 0%.
"Saya sepakat dengan prinsip dasar semua dikenakan PPN, baik barang dan jasa dan ada juga mekanisme untuk komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak tarif pajaknya hanya 0%. Setuju saya prinsip dasarnya," ungkap Faisal.
Apa yang bikin Faisal Basri khawatir soal kebijakan pajak ini? Temukan jawabannya di halaman berikutnya.
Yang dia khawatirkan, pembentukan mekanisme khusus itu tidak sesuai dengan prinsip awal yang digaungkan hari ini oleh Kemenkeu. Sejauh belum ada detail aturannya, menurut Faisal, wacana reformasi PPN ini belum bisa disetujui.
"Tapi hati-hati, hantunya ini ada di detail. The devil is in detail jangan kita kasih cek kosong," kata Faisal.
Di sisi lain, menurut Faisal, saat ini pemerintah justru sedang banyak mengobral insentif untuk pajak yang ditarik ke orang yang membutuhkan. Misalnya, saja diskon pajak penghasilan untuk beberapa perusahaan, kemudian ada banyak tax holiday juga yang disebar ke perusahaan dengan segala macam bentuknya.
Belum lagi saat ini kenyataannya pajak untuk orang kaya juga didiamkan dan tidak pernah dinaikkan. Dia menilai pemerintah saat ini bagaikan menaikkan pungutan ke orang miskin dan mengurangi pungutan dari orang kaya.
"Yang dipotong selama ini itu PPH Badan, yang Go Public diturunkan juga. kemudian obral tax holiday, pajak orang kaya super kaya didiamkan. Ini jadi korporasi diturunkan rakyat dinaikkan," ungkap Faisal Basri.
Bila ingin mereformasi perpajakan demi meningkatkan penerimaan pajak, Faisal Basri menyarankan beberapa hal kepada pemerintah. Pertama, menaikkan cukai rokok secara otomatis sebesar 10% dan menyederhanakan kelompok produsennya menjadi 4 kelompok saja.
Dia juga menyarankan menghapus ketentuan pajak final perusahaan konstruksi sebesar 0,48%. Pajak perusahaan konstruksi harusnya diperlakukan seperti sektor lainnya dengan membayar Pajak Penghasilan.
"Kontruksi ini nomor empat sumbangannya, jangan ambil yang cacing kremi, ambil yang dagingnya tebal lah," ungkap Faisal Basri.
Faisal juga meminta keringanan pajak dan tax holiday dengan berbagai jenisnya dikurangi. Khususnya keringan pajak untuk dunia pertambangan dan fasilitas pajak di Kawasan Ekonomi Eksklusif.
"Di sektor pertambangan ini sejak 2012 dan 2016 koefisien pembayaran pajaknya masih 1, sekarang 0,66. Ini bisa jadi karena smelter nikel fasilitasnya luar biasa, super surga," ungkap Faisal.
Kemudian, sektor keuangan tarif pajaknya harus dinaikkan. Dia menilai hal ini dilakukan agar investor jangan hanya main saham, namun juga mengucurkan uangnya ke sektor riil. Terakhir, dia meminta menaikkan pajak orang super kaya menjadi 40%.
.webp)
