Kebijakan Plin-plan Jokowi: Tax Amnesty Jilid II-Kereta Cepat Pakai APBN

Tim detikcom - detikFinance
Minggu, 10 Okt 2021 18:31 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Dalam waktu yang hampir berdekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah kebijakannya. Pertama mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak yang kini ada jilid kedua, diakomodir di Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU dalam rapat paripurna 7 Oktober 2021.

Indonesia sendiri pernah melakukan program tax amnesty pada medio 2016-2017 yang lalu. Saat itu Jokowi secara jelas dan tegas mengatakan program tax amnesty cuma bakal terjadi dalam satu kali dan tidak akan terulang lagi.

"Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan, yang tidak maka hati-hati," kata Jokowi dalam pencanangan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016 lalu.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II diberi nama pengungkapan sukarela wajib pajak. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan per 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Program pengungkapan sukarela wajib pajak kini disebut sebagai tax amnesty jilid II memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, 7 Oktober 2021.

Yasonna menyebut tax amnesty jilid II diberlakukan karena realisasi dari kebijakannya yang sangat positif. Hal itu dilihat dari pelaporan SPT Tahunan maupun jumlah pembayaran pajak para peserta pengampunan pajak pada 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan.

"Berdasarkan data pasca pengampunan pajak tahun 2016, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan maupun jumlah pembayaran pajak para peserta pengampunan pajak pada 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan cukup signifikan, kita berharap program pengungkapan sukarela ini juga akan memberikan efek positif yang sama dalam rangka meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," tutur Yasonna.

Kebijakan mengenai Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa dibaca di halaman selanjutnya.