Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal wacana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah. Hal itu dikarenakan dana beasiswa yang tidak dibayarkan.
Sri Mulyani menegaskan isu itu tidak benar karena pemerintah pusat sudah memberikan dana transfer yang cukup bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Tercatat juga ada Rp 12 triliun yang 'nganggur' di perbankan.
"Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa, duitnya banyak kok yang ini aja belum dipakai. Masih ada Rp 12 triliun di perbankan masa beasiswanya aja nggak dibayar," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/11/2021).
Berdasarkan catatannya, ada Rp 226 triliun dana di perbankan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Di Papua sendiri, Sri Mulyani menyebut total dana yang ada di perbankan mencapai Rp 12 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 5 triliun.
Selain dana simpanan yang masih cukup banyak, Bendahara Negara itu menjelaskan realisasi TKDD. Khusus untuk Pemprov Papua, total dana dari pusat mencapai Rp 42,47 triliun pada 2021.
Jumlah itu terdiri dari dana untuk infrastruktur khusus Rp 2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp 5,29 triliun, dana desa Rp 5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp 130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp 6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp 2,91 triliun.
Dari alokasi itu, realisasi penggunaan dana mencapai 54,47% atau Rp 26,67 triliun dari pagu. Di 2022 juga TKDD yang diberikan lebih tinggi yakni Rp 43,38 triliun dengan rincian dana untuk infrastruktur khusus Rp 2,4 triliun, DAK Rp 5,78 triliun, dana desa Rp 4,8 triliun, DID Rp 30 miliar, DAK Rp 6,67 trilun, DAU Rp 20,5 triliun, dan DBH Rp 3,3 triliun.
"Di 2022 yang tadi katanya (dananya) turun, ternyata naik. Total di 2021 itu Rp 42,47 triliun, di 2022 Rp 43,38 triliun," ucapnya.
