.webp)
Para WNI yang menjadi buruh kebun musiman di Inggris mengeluhkan ada 'modal' jumbo yang harus dibayarkan untuk memulai pekerjaan. Para pekerja musiman mengaku harus merogoh kocek mulai dari Rp 65-100 juta untuk bisa bekerja di Inggris, biaya itu dibayarkan di Indonesia.
Hal ini diketahui dari laporan yang diterbitkan oleh BBC Indonesia, yang dikutip Jumat (23/9/2022). Setidaknya ada 20-an pekerja musiman dari Indonesia yang terbang ke Inggris menyatakan biaya yang mereka keluarkan antara Rp 60-80 juta, bahkan ada yang sampai harus membayar Rp 100 juta.
Gede Suardika Widi Adnyana mengaku harus merogoh kocek dalam-dalam. Suardika yang baru lulus pendidikan diploma pariwisata di Bali sampai harus meminjam uang ke bank melalui pamannya untuk bisa berangkat ke Inggris dan bekerja di perkebunan Clock House, Maidstone, Kent, Inggris selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminjam ke bank Rp 70 juta untuk berangkat ke Inggris. Selanjutnya, dari gaji yang dia dapatkan dia mencicil pinjamannya itu.
"Biaya saya Rp 70 juta, harus dibayar ke agency, ada penyalur, untuk menyambung ke agency. Dibilangnya sih untuk biaya visa, sidik jari, KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) dan tiket pesawat bolak balik," kata Suardika dalam laporan BBC Indonesia yang ditayangkan di detikNews.
Suardika adalah satu dari 318 pekerja Indonesia yang ditempatkan di perkebunan tersebut melalui salah satu dari empat agen penyalur resmi ke Inggris, AG Recruitment. Meski begitu, keberangkatan dari Indonesia diatur oleh PT Al Zubara Manpower Indonesia (AMI).
AG Recruitment sendiri mengatakan mereka tengah melakukan penyelidikan atas biaya apa saja yang dibayar pekerja selain visa dan biaya perjalanan. Mereka mengaku sudah bekerja sama dengan pihak berwenang di Indonesia secara langsung untuk memahami masalah yang muncul.
"Kami prihatin dengan kesejahteraan para pekerja," kata Direktur Pengelola AG Recruitment Doug Amesz.
Kemnaker buka suara di halaman berikutnya.
Kemnaker Buka Suara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara soal peristiwa ini. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono mengatakan ada dugaan pekerja ditagih membayar lebih besar untuk penempatan kerja di Inggris. Dia tak memungkiri ada pekerja yang harus membayar Rp 75-85 juta.
Namun menurutnya, dalam kasus ini, biaya yang harus dibayar hanya Rp 45 juta sesuai dengan perjanjian penempatan (PP) yang disepakatinya antara pekerja dengan PT AMI. Perjanjian itu sudah legal dan terverifikasi.
"Perjanjian penempatan itu telah diverifikasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten asal para pekerja," ungkap Suhartono.
PT Al Zubara sudah mengakui ada biaya yang harus dibayarkan oleh para pekerja sebelum bisa terbang ke Inggris, jumlahnya pun sama seperti yang diungkapkan oleh Suhartono. Perusahaan mengaku menetapkan biaya hanya Rp 45 juta, itu sudah termasuk biaya pelatihan, cek kesehatan, biaya perusahaan, visa, dan urusan transportasi termasuk tiket penerbangan.
Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi, Migrant Care menduga biaya yang dibayar para pekerja membludak karena ada praktik calo yang dilakukan oleh oknum penyalur di daerah yang terkoneksi dengan perusahaan penempatan. Praktik ini terus menerus terjadi karena pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.
"Calo tak kerja secara mandiri tapi terkoneksi dan berjejaring dengan perusahaan penempatan apakah secara formal ataupun informal. Jadi sebagian di antara mereka juga petugas lapangan perusahaan untuk merekrut orang," ungkap Anis.
(hal/ara)
