Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak sudah mencapai target sebelum tutup tahun. Sampai 14 Desember 2022, realisasinya mencapai Rp 1.634,4 triliun atau 110,06% dari target Rp 1.485 triliun.
"Pajak sudah menembus 110,06% dan naik 41,93% dibandingkan penerimaan tahun lalu yang mencapai Rp 1.151,5 triliun. Ini kenaikan uang yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Selasa (20/12/2022).
Sri Mulyani menyebut capaian itu berkat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang baik, harga komoditas yang melonjak, serta adanya implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Kenaikan yang sangat tinggi ini akan jadi modal kita untuk menjaga agar APBN menjadi semakin sehat sehingga APBN bisa melindungi masyarakat, ekonomi dan terus mendukung perekonomian Indonesia," tutur Sri Mulyani.
Lebih rinci dijelaskan penerimaan dari PPh non migas mencapai Rp 900 triliun atau 120,2% dari target, PPh migas Rp 75,4 triliun atau 116,6% dari target, PPN dan PPnBM Rp 629,8 triliun atau 98,6% dari target, serta PBB dan pajak lainnya Rp 29,2 triliun atau 90,4% dari target.
"Jadi kalau kita lihat PPh migas di atas karena harga minyak tinggi, PPh non migas aktivitas ekonomi kita juga 20% di atas target karena pemulihan ekonomi kita yang baik," imbuhnya.
Meski begitu, Sri Mulyani mewaspadai kinerja penerimaan pajak akan mengalami perlambatan ke depan karena basis penerimaan sudah tumbuh tinggi dalam dua tahun ini.
"Semenjak November dan Desember (2022) year on year-nya sudah menurun. Artinya kenaikan pajak yang tahun lalu sudah tinggi, sekarang juga tetap tinggi, namun kita lihat tidak akan mungkin growth-nya akan terus-menerus tinggi. Jadi kita juga harus mengkalibrasi target penerimaan pajak kita," ucapnya.
Simak Video "OJK Ajak Media Massa Jadi Duta Literasi Keuangan Indonesia"
(aid/zlf)