Maju Mundur Kebijakan Larangan Truk Obesitas hingga Mau Diterapkan 2023

Year in Review 2022

Maju Mundur Kebijakan Larangan Truk Obesitas hingga Mau Diterapkan 2023

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 27 Des 2022 08:30 WIB
Petugas gabungan menggelar operasi over dimensi overload di Tol JORR W2 Utara. Hingga pukul 10.41 WIB, lebih dari 20 dump truck ditilang oleh petugas.
Maju Mundur Kebijakan Larangan Truk Obesitas hingga Mau Diterapkan 2023/Foto: Rifkianto Nugroho

Belakangan, sikap Kemenhub dinilai Anggota DPR tak mencerminkan ketegasan dalam menerapkan kebijakan Zero ODOL di 2023. Salah satu yang bersuara adalah Anggota Komisi V Hamka Baco Kady. Kritik itu disampaikan saat dirinya rapat dengan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub awal November lalu.

Dalam rapat, Hamka mengatakan berulang kali Kemenhub dan Komisi V berdiskusi soal ODOL namun tak menemui titik terang. Apa yang dipaparkan pemerintah menurutnya tak pernah ada yang terealisasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal, masalah ODOL sudah muncul sejak tahun 2017, namun sampai saat ini belum ada kesiapan yang konkrit untuk menjalankan larangan secara penuh di 2023. Hamka menyoroti rencana pembentukan tata aturan atau law enforcement yang sudah dijanjikan sejak tahun 2021 namun tak kunjung terlaksana.

"Ini saya ingat kan 2017, janjinya konsep di 2021 pengembangan sistem law enforcement-nya sudah ada. Pengembangan ETLE 2021 ini kayak kita belum melakukan apa-apa ini," tegas Hamka dengan nada tinggi.

ADVERTISEMENT

Hamka pun menagih keseriusan Kemenhub untuk melakukan pelarangan truk obesitas di tahun 2023. Dia meminta ada konsistensi dari Kemenhub terhadap persoalan ini.

"Ini yang saya tagih pak konsepnya kayak apa? Apakah masih konsisten dari apa yang dipaparkan sebelumnya? Saya nggak mau bicara ulang ulang intinya bagaimana setidaknya minimal ada pengurangan ODOL," kata Hamka.

Menanggapi keluhan Hamka, di forum yang sama Dirjen Perhubungan Darat yang kali ini dijabat Hendro Sugiatno mengatakan selama ini sudah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju pertumbuhan kendaraan obesitas. Tindakan represif juga seringkali dilakukan.

Namun, pemerintah pun harus melihat dampak ekonomi yang muncul dari permasalahan penindakan hukum. Apalagi sempat ada keluhan juga dari pengusaha.

"Upaya hukum sudah dikerjakan, sudah ada upaya bersama dari banyak instansi keroyok masalah itu. Pendekatannya sudah represif, namun dampak ekonominya jadi pertimbangan buat kami untuk lakukan itu. Kami lakukan penekanan penindakan hukum tapi tidak dengan skala besar," jawab Hendro.

Namun Hendro menyatakan pemerintah tetap akan menegakkan Zero ODOL di tahun 2023. Semua upaya akan dilakukan agar larangan truk obesitas bisa berlaku.

"Targetnya masih segitu (Januari 2023), ya kita lakukan banyak upaya lah," ungkap Hendro.

Biang kerok truk obesitas di halaman berikutnya.


Hide Ads