.webp)
Kondisi terjadi di tengah krisis utang yang mendorong puluhan negara ke ambang gagal bayar (default). Hal itu berdasarkan riset Oxfam International terbaru yang dirilis Senin (9/10) menjelang pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Maroko.
"Saat ini negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah akan terpaksa membayar hampir setengah miliar dolar setiap hari untuk pembayaran bunga dan utang mulai saat ini hingga 2029," tulis Oxfam dalam publikasi di laman resminya, dikutip Selasa (10/10/2023).
Direktur Eksekutif Sementara Oxfam International, Amitabh Behar mengatakan saat ini negara-negara miskin menghabiskan empat kali lipat lebih banyak buat membayar utang ketimbang untuk layanan kesehatan. Bank Dunia dan IMF didesak segera atasi kemiskinan di Afrika.
"Mereka harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar bisa berubah ke Afrika. Membalikkan gelombang kesenjangan yang semakin melebar di dalam dan antar negara," tutur Behar.
Oxfam pun mengkritik upaya IMF dalam membantu kesenjangan dan kemiskinan global dengan dalih pinjaman untuk belanja sosial. Berdasarkan analisisnya, 27 program pinjaman yang diberikan kepada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah sejak 2020 hanya menjadi tabir.
"Setiap US$ 1 yang didorong oleh IMF kepada pemerintah untuk dibelanjakan pada layanan publik, IMF meminta mereka untuk memotong 6 kali lebih banyak dari itu melalui langkah-langkah penghematan. IMF memaksa negara-negara miskin melalui diet ketat berupa pemotongan belanja sehingga meningkatkan kesenjangan dan penderitaan," kata Behar.
Saat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan menanggung beban terbesar dari pemotongan belanja pemerintah, orang kaya justru mengalami peningkatan kesejahteraan. Kelompok 0,05% terkaya mengalami peningkatan kekayaan sebesar 75% dari US$ 1,7 triliun pada 2019 menjadi hampir US$ 3 triliun pada akhir 2022.
"IMF dan Bank Dunia harus memungkinkan pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang mendistribusikan kembali pendapatan dan berinvestasi pada barang-barang publik untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok lainnya," tegas Behar.
Lihat juga Video 'Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin di RI Turun Jadi 25,9 Juta Orang':
(aid/ara)
