Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkup pemerintahan lewat e-Katalog pengadaan barang/jasa. Per 27 Oktober 2023 ini jumlah transaksi di e-Katalog tembus Rp 161,3 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi. Hendrar mengatakan, per Oktober total sudah ada sebanyak 6,9 juta produk tayang di e-Katalog.
"E-katalog jika di tahun 2022 lalu total ada sebanyak 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp 83,9 triliun. Alhamdulillah 27 Oktober total produk tayang sampai 6,9 juta dan total transaksi Rp 161,3 triliun," katanya, dalam sambutannya di Rakornas Pengadaan Tahun 2023, di Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Secara keseluruhan, per 27 Oktober 2023 ini realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90%. Angka ini melonjak tinggi dibanding catatan pada 2022 silam yang baru tembus 76%. Pertumbuhan positif juga terlihat dari angka pengadaan barang dan jasa untuk Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK).
"Keterpihakan dalam pengadaan barang jasa untuk UMKK tahun 2022 tercatat 36,1%. Alhamudlillah di 27 Oktober 2023 realisasinya sudah 37,6%. Meski dalam catatannya di Inpres 2022 minimal harus 40% (di 2023)," paparnya.
Lebih lanjut Hedrar menambahkan, di 2023 rencana umum pengadaan (RUP) mencapai Rp 1.174,56 triliun. Di antaranya ada Rp 810,92 triliun yang melibatkan penyedia. Dari sana, realisasinya sudah tembus 65,3% atau sebesar Rp 529,51 triliun.
"Masih ada 34,7% rencana penyedia yang belum terealisasi. Dan kami optimis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di 2023 bersama-sama bisa kami catatkan angka lebih positif lagi," pungkasnya.
Simak juga Video: Menkominfo Bicara Judol: Transaksi Rp 350 T per Tahun-Banyak PNS Main
(shc/rrd)