Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga serta perguruan tinggi. Kerja sama ini terkait transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru.
"Kolaborasi ini akan memperkuat pelaksanaan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan. Kita bisa perbaiki kampung-kampung nelayan, penguatan data masyarakat pesisir, perbaikan infrastruktur perikanan budi daya, dan sebagainya," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024)
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri KP bersama pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ada juga tiga perguruan tinggi masing-masing Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, pada acara Indonesia Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 (IMFBF) di Jakarta, Senin (5/2).
Trenggono menjelaskan saat ini KKP menjalankan lima program ekonomi biru sebagai upaya transformasi tata kelola kelautan dan perikanan yang berasaskan pada prinsip ekonomi biru. Program tersebut mencakup kegiatan konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga penanganan sampah plastik di laut.
Pelaksanaan lima program ekonomi biru ini untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan di pasar global, pembangunan budi daya perikanan berkelanjutan, serta yang utama memastikan keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan.
"Dengan Kemendagri misalnya, kita punya program konservasi dan pasti ini bersinggungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir. Kita juga ingin kuat di bidang budi daya, dan bidang-bidang lainnya," pungkas Trenggono.
Sinergitas dengan Kemendagri kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelautan dan perikanan dan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan dengan Kementerian ATR/BPN sinergi dalam pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan kelautan dan perikanan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi langkah KKP yang mengedepankan sinergitas dalam tata kelola kelautan dan perikanan, mengingat besarnya cakupan dan potensi yang ada pada sektor tersebut.
"Ini akan membuat upaya kita untuk me-manage bidang kelautan dan perikanan lebih sistematis dan lebih kolaboratif, tidak bergerak sendiri-sendiri di bawah koordinasi KKP. Dalam konteks Kemendagri pasti kami akan dukung, terutama dari sisi data kependudukan yang bisa dipakai untuk program-program pemberdayaan nelayan," ungkapnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto. Hadi menyampaikan sinergi dalam pemanfaatan tata ruang bagi kegiatan kelautan dan perikanan perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.
"Banyak wilayah-wilayah pantai yang berpotensi untuk menjadi tempat budi daya ikan. Oleh sebab itu sinergi dan kolaborasi ini sungguh sangat tepat, yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang di darat dan di laut dengan sinergi dan kolaboari sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha," bebernya.
Simak juga Video: Jokowi Ungkap Perang Hamas-Israel Bisa Bikin Harga Minyak Dunia Naik
(akn/ega)