Pengusaha Sebut RI Banjir Investasi Asing tapi Minim Pakai Produk Lokal

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 29 Mei 2024 13:32 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie/Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta -

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie bicara terkait kondisi perdagangan global di tengah konflik geopolitik. Salah satu yang disorotinya adalah langkah China dalam membatasi aktivitas investasinya.

Anindya mengatakan, China memutuskan untuk memfokuskan investasinya ke dalam negeri untuk menggenjot industri lokalnya. China menjadi salah satu negara yang menggelontorkan investasi jumbo ke Indonesia.

"Kemarin saya mendengar ada suatu krisis ekonomi jadi suatu paparan ekonomi mengenai perkembangan dunia ini menarik sekali. Jadi China yang selama ini banyak berinvestasi di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia, mereka akan melakukan sedikit rem untuk investasi di luar negerinya," kata Anindya dalam sambutannya di acara pembukaan ICEF 2024, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

"Mereka ingin investasi di dalam negeri dan memastikan membeli produk dalam negerinya. Mereka ingin supaya pertumbuhannya ada di dalam negeri. Jadi bisa bayangkan, China yang merupakan mitra dagang begitu besar telah menetapkan dan ini langsung dari Presiden (China) bahwa kita akan investasi lebih di dalam negeri dan memastikan produk dalam negeri itu dipakai," sambungnya.

Melihat hal tersebut, menurutnya akan sangat disayangkan apabila Indonesia yang mendapatkan guyuran investasi dari berbagai negara justru masih banyak melakukan impor dan penggunaan produk buatan dalam negeri masih minim.

"Sayang sekali lho kalau Indonesia yang mendapatkan investasi selama ini dari berbagai macam negara malah sebaliknya. Kita tidak memakai produk dalam negeri dan mendambakan investasi dari luar negeri, dan satu lagi, kita juga tidak bisa menggerakkan perekonomian di daerah," ujarnya.

Kadin Indonesia tengah menggenjot investasi sektor industri daerah. Dalam hal ini, menurutnya tidak hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menurutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu didorong untuk meningkatkan TKDN-nya.

"LKPP ini juga ada versinya sendiri kadang-kadang di pemda. Jadi memang upaya untuk menyelaraskan, mendorong, nah di sinilah teman-teman Kadin bisa mengawal prosesnya. Bukan saja sebagai pengusaha tetapi juga untuk melakukan pengawalan bawah ini supaya bisa terjadi," tuturnya.

Untuk menggenjot sektor lokal, ia berharap insentif untuk pengusaha akan diperbanyak untuk memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah ini tidak hanya akan menggenjot industri lokal, tetapi juga akan mendatangkan efek berganda kepada perekonomian Indonesia.

"Marilah kita dengungkan supaya insentif kepada industri untuk peningkatan TKDN juga semakin tinggi, lalu juga mengatur tata niaga impor agar lebih selektif dan mengedepankan local content atau TKDN tadi sendiri," pungkasnya.




(shc/ara)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork