Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap adanya investasi yang gagal terealisasi di tahun 2024. Ia menyebut jumlahnya cukup besar bahkan bisa mencapai Rp 2.000 triliun.
"Kita menemukan, Kementerian kami juga setiap tahun mencatat realisasi investasi yang itu diinput oleh para pelaku usaha. Kita menemukan angka di tahun 2025 itu angka unrealisasi investasi Itu sekitar Rp 1.500 triliun mungkin tembus ke angka Rp 2.000 triliun," katanya dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya hal itulah yang harus bisa diantisipasi pemerintah ke depannya, terutama terkait masalah perizinan. Isu ini telah menjadi persoalan klasik, padahal investasi sendiri sangat berkaitan dengan pelayanan perizinan.
Ia juga menyinggung masalah iklim investasi yang tidak kondusif serta tumpang tindihnya berbagai peraturan. Hal inilah yang kemudian membuat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan reformasi birokrasi, termasuk dalam hal kemudahan perizinan.
"Perizinannya, iklim investasinya yang tidak kondusif, berbagai macam-berbagai macam kebijakan, tumpang tindih dan lain-lain. Ini memang harus menjadi catatan dan refleksi kita bersama-sama dan kita Kementerian Investasi mempunyai keinginan yang sangat besar untuk kita bisa mereformasi ini," tuturnya.
Tak hanya soal kemudahan investasi, kepastian terhadap perizinan berusaha juga akan diprioritaskan. Todotua lalu menyebut rencana pemerintah menerapkan sistem fiktif-positif.
Lewat fiktif positif, izin usaha dapat otomatis terbit jika kementerian teknis tidak menerbitkan izin sesuai tenggat waktu yang disepakati. Todotua menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menangani setidaknya 1.700 perizinan yang berkaitan dengan 17 kementerian/lembaga.
"Ada konteks yang namanya fiktif positif, ini dalam rangka kita mau memberikan kepastian. Kementerian kami ini yang saya sebutkan tadi 1.700 jenis perizinan ini kita berkaitan dengan kurang lebih sekitar 17 kementerian lembaga," imbuhnya.
Saat dikonfirmasi kapan fiktif positif, Todotua hanya menjawab pemerintah akan segera menerapkan secepatnya. Ia juga menyinggung kesiapan pemerintah mempercepat dan menggenjot angka pertumbuhan investasi.
(ily/kil)