Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa aksi pengendalian perubahan iklim bukan merupakan beban biaya atau hambatan pembangunan, melainkan bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh, penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), dan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada High-Level Meeting di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat
Menurutnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan komitmen aksi iklim dalam dokumen pembaruan komitmen nasional (Enhanced NDC dan Second NDC) menuju net-zero emissions pada 2060.
Dalam hal ini, ia mengatakan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkret yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
"Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama, ujar Jumhur dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Ia menjelaskan aksi iklim dilakukan pemerintah Indonesia melalui berbagai sektor ekonomi. Seperti contoh di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use atau FOLU), Indonesia terus mendorong agar serapan gas rumah kaca lebih besar dari emisi yang dihasilkan (Nett Sink 2030).
Kemudian di sektor pengolahan limbah, Indonesia memperkuat pengurangan emisi metana melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Upaya juga dilakukan di sektor industri melalui dua jalur yang saling melengkapi seperti melakukan dekarbonisasi industri yang sudah ada sekaligus membangun industri baru yang rendah karbon sejak awal.
"Transformasi tersebut didukung oleh inovasi dan penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab, dengan memanfaatkan potensi formasi geologi dan peningkatan kapasitas teknologi Indonesia," terangnya.
Belum cukup, Jumhur menjelaskan pemerintah juga melakukan berbagai upaya terkait aksi perlindungan iklim di sektor energi. Semisal bagaimana Indonesia tengah mendorong pengembangan energi terbarukan dalam skala besar termasuk energi surya dan panas bumi.
Kemudian pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui implementasi B50 biodiesel secara nasional. Selanjutnya ada juga pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
"Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan," tegas Jumhur.
(igo/hns)