OJK Diminta Bantu UMKM Melantai di Bursa 

Oleh karena itu berbagai kemudahan dan insentif perpajakan tahun depan harus mulai selektif. Hanya sektor-sektor strategis dan perlu recovery dari dampak Corona yang mendapat fasilitas perpajakan.

Target penambahan penerimaan pada tahun depan sebagai bukti belanja pemerintah harus punya dampak ekonomi. Salah satu ukuran punya dampak ekonomi adalah bertambahnya basis penerimaan negara.

Dia menjelaskan rasio perpajakan beberapa tahun terakhir cenderung turun sejak tahun 2012 sampai sekarang. Tahun 2012 rasio perpajakan sempat 14% PDB, terus melandai 2014 menjadi 13,1%, 2017 menjadi 10,1% dan tahun 2019 menjadi 9,7%.

Sebaliknya rasio utang malah naik, akibat COVID-19 dinaikkan sampai 36% pada tahun ini. Maka kenaikan rasio utang harus mampu dibayar pemerintah dengan kenaikan rasio penerimaan mulai tahun depan.

Kemudian, bauran kebijakan fiskal dan moneter, terutama skema burden sharing pada tahun depan perlu di kembangkan kerjasamanya antara pemerintah dan BI.

"BI juga harus lebih antisipatif dalam kebijakan currency, dan devisa, sebab pertumbuhan PDB kita yang signifikan seolah tiada arti bila tergerus oleh selisih kurs yang tajam depresiasinya," jelasnya.

Per Desember 2010, kurs transaksi BI masih pada level rata-rata Rp 9.000 per dolar AS kini Juli 2020 pada kisaran Rp 14.600 per dolar AS.

Selanjutnya skema partisipasi pembiayaan, khususnya yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) harus mulai melibatkan seluas-luasnya rakyat. Hal ini secara perlahan mengurangi proporsi kepemilikan asing untuk mengurangi resiko ekonomi dan politik. Jepang jelas Said rasio utangnya terhadap PDB mencapai 230% karena menjual surat utang ke rakyatnya sendiri.

Karena itu Kementerian Keuangan juga diminta untuk lebih agresif mendorong pembelian SBN untuk rakyat sendiri. Selain itu pemerintah juga harus menjaga program Bantuan Sosial yang beragam. Program ini untuk menjaga daya beli rumah tangga kelompok bawah.