Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengesahkan peraturan tentang Multiple Voting Share (MVS) untuk mengakomodasi pencatatan saham perdana atau IPO perusahaan teknologi di Indonesia. Aturan ini pun disambut baik oleh berbagai pihak.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel (SHSM) oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.
"Dari segi MVS itu positif, karena itu mendengarkan, mengikuti best practice yang sudah ada, biar kita sebagai perusahaan makin kompetitif. Jadi itu, kita melihat NASDAQ, New York Stock Exchange, Hong Kong di mana kita bisa mengakomodir perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, itu aja sih," ujar Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir kepada detikcom, Kamis (9/11/2021).
Pandu menilai aturan tersebut bisa menambah perusahaan teknologi untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, bisa memberikan alternatif yang kompetitif bagi perusahaan teknologi.
"Memberikan alternatif bahwa bursa efek Indonesia ini sama kompetitifnya dan juga bisa ngasih benefit sebagai bursa, kalau mereka ingin menjadi perusahaan tbk. Kalau luar negeri lihatnya itu NASDAQ, New York Stock Exchange dan juga Hong Kong itu aja referensinya," ujarnya.
Menurut Pandu, adanya aturan itu juga menambah pilihan alternatif buat perusahaan teknologi Indonesia yang ingin melakukan IPO. Bahkan bisa memantik banyak perusahaan teknologi atau unicorn untuk IPO di dalam negeri.
"Iya dong secara pajak lebih friendly, secara stakeholder engagement lebih bagus, dan sekarang sudah terbukti di tahun ini di bursa. Kita kalau fund raising besar bisa, IPO Bukalapak bisa, IPO Mitratel bisa, jadi kan bagus itu, mau di atas Rp 1 miliar pun orang beli," ujarnya.
Lihat juga video 'Sengketa Merek, Pengacara: Investor Batal Investasi Rp 150 M Gara-gara GoTo':
Berlanjut ke halaman berikutnya.
