Jakarta -
Porsi saham pemerintah di PT
Freeport Indonesia (PTFI) awalnya masih 9,36% lalu menjadi 51% usai ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) antara Freeport McMoRan dengan PT Inalum (Persero).
HoA ditandatangani oleh Direktur Utama
Inalum Budi Gunadi Sadikin dengan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson di Kementerian Keuangan, Kamis (12/7/2018). Acara tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Dengan penandatanganan tersebut, maka proses akuisisi 51% saham Freeport Indonesia resmi dimulai. Ditargetkan prosesnya rampung pada akhir Juli 2018, meskipun batas maksimal penyelesaiannya 60 hari sejak HoA diteken.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dibutuhkan pula dana sebesar US$ 3,85 miliar atau Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14.000) untuk menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Pemerintah pun tidak merasa keberatan, lantaran sudah ada 11 perbankan nasional baik dalam negeri maupun swasta nasional yang akan memberikan pinjaman sebagai modal Inalum mengakuisisi 51% saham Freeport Indonesia.
Berikut fakta-faktanya:
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa upaya ini merupakan kerja keras berbagai pihak. Dia pun memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah berusaha untuk bisa mengakuisisi saham PTFI menjadi mayoritas milik Indonesia.
Karena upaya bersama itu, kata Budi akhirnya Indonesia bisa menguasai saham mayoritas setelah 50 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia.
"Karena atas dukungannya yang luar biasa untuk mendukung Inalum melaksanakan amanat Pak Jokowi untuk mengantarkan kembali Freeport ke pangkuan Indonesia kembali," kata dia.
Sementara itu Menteri ESDM Ignasius Jonan juga memberikan apresiasi karena bisa dengan segera melakukan akuisisi saham PTFI oleh pemerintah.
"Saya hanya menambahkan sebagai regulator mengucapkan selamat dengan ini. Ini bisa difinalisasi lebih cepat sehingga akuisisi 51% PTFI oleh pemerintah Indonesia bisa berjalan," tuturnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dana yang harus dikeluarkan Inalum untuk mengakuisisi 51% saham Freeport sebesar US$ 3,85 miliar atau Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14.000).
"Total nilai dari kesepakatan ini US$ 3,85 miliar," kata Rini.
Nantinya, setelah berhasil mengakuisisi 51% saham Freeport Mcmoran, pemerintah tetap memberikan jatah kepada Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika untuk mendapatkan saham sebesar 10%.
"Pemda, Pemkab memiliki 10% di PTFI ini," ungkap dia.
Rini berharap dengan dimulainya proses divestasi 51% Freeport Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk memenuhi dana Rp 53,9 triliun, Budi mengatakan, pemerintah sudah mendapat tawaran pembiayaan dari 11 perbankan nasional, baik BUMN maupun swasta.
"Ada 11 bank yang siap membantu mendanai transaksi," kata Budi di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).
Budi bilang, sebanyak 11 perbankan itu telah menawarkan pinjaman sindikasi dengan nilao sekitar US$ 5,2 miliar.
Meski sudah mendapatkan komitmen dari para perbankan, Budi mengatakan holding pertambangan BUMN pun menyiapkan uang tunai sebesar US$ 1,5 miliar.
Namun, lanjut Budi, dana pengambilalihan saham Freeport Indonesia ini belum diputuskan. Dia pun belum bisa menyebutkan nama-nama perbankan yang siap memenuhi pendanaan tersebut.
Setelah melakukan penandatanganan HoA dengan Freeport McMoran selaku induk dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pemerintah agar resmi menjadi pemegang saham.
Budi mengatakan dalam akuisisi ini, nantinya 40% hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto di tambang Grasberg dibeli. Hak partisipasi tersebut kemudian dikonversi menjadi saham.
Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah, Inalum akan membeli saham Freeport McMoran untuk mencapai tambahan 5,4% saham hingga menjadi 51%.
"Jadi Rio Tinto dengan Indonesia, Indonesia dengan Freeport. Rio Tinto-nya sudah setuju, dia sudah tanda tangan," kata Budi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/7/2018).
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan perhitungan saham ini akan dilakukan dengan berbagai hal. Mulai dari adanya rights issue atau penerbitan saham baru, hingga terjadi dilusi saham PTFI yang telah dimiliki Pemerintah Indonesia sebesar 9,36% menjadi 5,6%.
Lalu saham Freeport McMoran (FCX) dari 90,64% menjadi 80,64%, sementara PI Rio Tinto menjadi saham sebesar 40%. Dengan begitu total saham pemerintah Indonesia melalui Inalum dari hasil konversi saham Rio Tinto ditambah delusi saham Indonesia saat ini, totalnya menjadi 45,6%.
Kemudian, 45,6% saham tersebut akan ditambahkan dengan pembelian saham baru yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada PTFI sebesar 5,4%, maka jumlah sahamnya menjadi 51%.
Budi mengatakan banyak keuntungan yang didapat buat Indonesia, salah satunya adalah mendapatkan setengah keuntungan yang selama ini didapatkan Freeport Indonesia.
"Kita bisa dapat profit setengah dari profit rata-rata tahunan mereka yang US$ 2 miliar per tahun," kata Budi di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan pemerintah yang menjadi pemegang saham mayoritas maka peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dapat ditingkatkan lagi.
Apalagi, pemerintah provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mendapatkan jatah 10% dari 51% yang nantinya akan dimiliki oleh Inalum.
"Diharapkan partnership antara FCX dengan Inalum dengan Pemerintah pusat dan daerah mampu tingkatkan kepastian di dalam lingkungan operasi dan kualitas dan value added industry. Jadi kemakmuran bagi Indonesia dan Papua," jelas Sri Mulyani.
Sedangkan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh pemerintah Indonesia usai divestasi saham terlaksana.
Dengan komitmen pemerintah memberikan kepastian investasi, maka manfaat langsung yang bisa dirasakan mulai dari dividen, hingga penerimaan negara yang berasal dari pajak.
"Berdasarkan harga tembaga di masa depan, antara USD 60-90 miliar. Di bawah struktur baru kami, lebih dari 70% dari keuntungan akan diberikan kepada pemerintah, melalui pajak, royalti, dividen kepada Inalum," kata Richard.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
