.webp)
Deputi Bidang Usaha Industri Strategis, Pertambangan dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan bahwa surat tersebut bukan berisi tentang penjualan aset Pertamina.
"Yang dimaksud bukan penjualan aset Pertamina," kata Harry.
Surat tersebut mengamanatkan kepada Pertamina untuk mengkaji bersama dengan Dewan Komisaris terkait aksi korporasi terhadap kondisi keuangan Pertamina. Aksi korporasi tersebut juga harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan dalam surat itu dikatakan, apapun yang dilakukan Manajemen Pertamina harus dilakukan secara transparan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Baca betul, surat saya bilang tolong dikaji untuk kemungkinan ini. Jangan lupa bahwa kontrol tetap harus ada di Pertamina dan jangan lupa bilang gini saya sebagai pemegang saham tidak mungkin menjerumuskan Pertamina," ujarnya.
Ia mengatakan kontrol terhadap anak usaha yang sahamnya akan dilepas atau dijual ada di Pertamina.
Menurut Rini rencana aksi korporasi yang diusulkan kepada pemerintah selaku pemegang saham merupakan bagian dari rencana bisnis guna meningkatkan kinerja portofolio bisnis Pertamina ke depan.
Dalam surat yang disampaikan ke Pertamina, Rini mengatakan, tidak ada kalimat penjualan aset ataupun persetujuan penjualan aset namun sebaliknya Pertamina diminta mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali.
